Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu.
Hal itu dilakukan dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Diketahui bahwa polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.
"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat, 10 Juli 2020.
"Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Wignyo juga menegaslan soal isu penemlatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Dia mengatakan arahnya dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.
"Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.
Kemudian, untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat, Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif.
“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.
Penilaian lainnya juga dari Wignyo, penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Bahkan pemerintah juga harus memiliki sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.
“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau. Misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain.
Wakil pemerintah yang ditemlatkan di BUMN, lanjut Yasef juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis.
Kemudian, Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN.
Baca Juga: Ini Klarifikasi Kepala BKSDM Dairi Soal Walup Ngamuk Tak Dilibatkan dalam Pemerintahan
Karena itu, menurut Yasef, Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.
“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan. Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” katanya.
