Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap kedatangan Erick untuk meminta pendampingan KPK dalam penanganan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kami (BUMN) kan mendapat PEN. Pertama untuk UMKM di Jamkrindo dan Askrindo. Kedua untuk PMN. Ketiga untuk dana investasi yang disebut dana talangan itu," ujar Arya, Rabu 8 Juli 2020.
Baca Juga: Panglima TNI: Corona Musuh Tidak Kasatmata, Jangan Lengah!
BUMN meminta pendampingan KPK agar dana yang diberikan negara bisa disalurkan, digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.
"Dengan pendampingan tersebut, kami harapkan penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik," papar Arya.
Dia mengungkap KPK menyambut gembira atas inisiatif Kementerian BUMN tersebut. Erick datang menemui Ketua KPK Firli Bahuri didampingi oleh kedua Wakil Menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Dianggap Telah Gagal Cegah Corona, Trump Resmi Tarik Mundur AS dari WHO
Sekedar informasi, Kementerian BUMN mendapatkan suntikan dana PEN sebesar Rp52,57 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp6,9 triliun, bantuan sosial logistik/pangan/sembako Rp10 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN total Rp15,5 triliun dan talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp19,65 triliun.
