Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan target pertumbuhan ekonomi Tanah Air dari semula di bawah 2,3 persen menjadi 0,9 persen sampai 1,9 persen pada tahun ini. Penurunan proyeksi utamanya mempertimbangkan rendahnya laju ekonomi pada kuartal II 2020.
Lebih lanjut, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 kemungkinan akan lebih rendah dari kuartal I 2020 yang di level 2,97 persen.
Baca Juga: BI Angkat Rupiah ke Rp14.077 per Dolar Setelah Suku Bunga Diturunkan
Hal ini terjadi karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berjalan ketat pada periode tersebut sehingga menurunkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bahkan, penurunan itu sudah tercermin dari melambatnya realisasi penjualan ritel di masyarakat. Begitu pula dengan pendapatan masyarakat, khususnya yang berada di golongan bawah.
"Pertumbuhan akan menurun cukup dalam pada kuartal II, kemudian baru meningkat pada kuartal III dan IV," ujar Perry saat konferensi pers virtual, Kamis 18 Juni 2020.
Sayangnya, Perry enggan merinci berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV 2020. Menurut Perry, ekonomi nasional akan berangsur pulih pada kuartal II dan IV 2020 karena pemerintah mulai melakukan masa transisi PSBB menuju tatanan hidup baru (new normal) mulai bulan ini.
Pemerintah pun sudah membuka lagi aktivitas bagi sembilan sektor yang sebelumnya bergerak terbatas selama masa PSBB. Hal ini kata Perry, diharapkan mampu memulihkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga memberi dampak pada laju pertumbuhan di paruh kedua tahun ini.
Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Kamis Pagi, Siap Jual?
"Tapi sesuai kebijakan presiden, new normal ini bukan berarti kembali ke kebiasaan lama, tapi bagaimana bisa bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19, yaitu produktif dan aman," katanya.
Selanjutnya, ia mengatakan pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV 2020 juga akan berasal dari tetap besarnya aliran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat miskin. Begitu pula dengan insentif untuk dunia usaha dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
