Pasalnya kota Surabaya kini disebut-sebut sebagai zona 'hitam' penyebaran virus Corona. Pada situs infocovid19.jatimprov.go.id terlihat Kota Surabaya tampak hitam, berbeda dengan beberapa wilayah lain dengan warna merah.
Warna hitam menunjukkan kasus Covid-19 di daerah tersebut sangat banyak, lebih dari 1.025 kasus. Sedang pada tanggal itu Surabaya mencapai 2.748 kasus.
Namun tak hanya itu saja pasalnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan peta tersebut sebetulnya menunjukkan warna merah tua, bukan hitam, yang diakibatkan banyaknya laporan terkait jumlah kasus COVID-19.
Baca Juga: Simak Yuk! Polemik Label Zona Hitam Surabaya, Pemprov Dianggap Sesuka Hati
"Kemudian ada yang tanya, itu (di peta) kok ada yang hitam. Itu bukan hitam tapi merah tua," ujar Khofifah.
Bahkan di ketahui bahwa Jawa Timur memang menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus infeksi virus Corona terbanyak di Indonesia. Kota Surabaya pun menjadi wilayah dengan penularan COVID-19 cukup tinggi dengan angka konfirmasi per Rabu 3 Juni 2020 mencapai 2748 orang.
Terkait hal ini, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, menjelaskan daerah yang dinyatakan zona 'hitam' butuh waktu lama untuk kembali ke zona hijau.
"Perkiraan saya butuh satu setengah bulan atau dua bulan bisa ke hijau untuk Surabaya," jelas dr Tri saat dihubungi wartawan, Rabu 3 Juni 2020.
Baca Juga:Simak Yuk! Ternyata Surabaya Jadi Zona Hitam, Bukan Lagi Zona Merah, Ini Maksudnya
Namun tak hanya itu saja ia juga menjelaskan bahwa tentunya wilayah dengan zona 'hitam' tak bisa langsung kembali ke hijau. Perlu pengurangan bertahap ke merah terlebih dahulu sebelum menjadi zona kuning dan dinyatakan aman atau zona hijau.
Ia juga mengatakan bahwa beberapa cara yang bisa dilakukan agar Surabaya bisa kembali ke zona hijau. Beberapa di antaranya adalah menutup pusat perbelanjaan sebab banyak mal di Surabaya masih tetap buka yang membuat angka infeksi cukup tinggi.
Ia juga menambahkan bahwa PSBB tidak boleh dilonggarkan. Kebijakan WFH juga harus dijalankan agar segala aktivitas terpusat di rumah.
