Setelah Diterapkan PSBB Malang Raya, Pemprov Jatim Gelontor Bansos Rp 50,2 Miliar

Setelah Diterapkan PSBB Malang Raya, Pemprov Jatim Gelontor Bansos Rp 50,2 Miliar

Yuli Nopiyanti
2020-05-17 19:30:00
Setelah Diterapkan PSBB Malang Raya, Pemprov Jatim Gelontor Bansos Rp 50,2 Miliar
Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa (Foto:Dok.Istimewa)

Virus corona sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia bahkan tak hanya itu saja pasalnya Pemprov Jatim menggelontorkan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 50,2 miliar sebagai pendukung pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Malang Raya. Penerima bantuan adalah warga terdampak di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Namun tak hanya itu saja bahkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, alokasi anggaran tersebut untuk dua program social safety net yaitu bantuan keuangan khusus sebesar Rp 42 miliar dan program suplemen bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp 8,2 miliar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Malang Raya.

"Untuk jaring pengaman sosial dengan total alokasi Rp 42 miliar disebar untuk 70 ribu KPM di Malang Raya. Rinciannya, 5 ribu KPM di Kota Batu, 15 ribu KPM di Kota Malang, dan 50 ribu KPM di Kabupaten Malang," terang Khofifah dalam konferensi pers di kantor Bakorwil Malang Jalan Simpang Ijen, Kota Malang, kemarin malam.

Bahkan tak hanya itu saja menurut Khofifah ada beberapa macam bantuan sosial bagi terdampak COVID-19, khususnya terkait jaring pengaman sosial (JPS). Yakni ada PKH, BPNT, perluasan BPNT, bansos tunai, bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), dan kartu pra kerja.

"Enam bantuan itu berasal dari pemerintah pusat. Bagi yang belum tersisir enam bansos itu akan diakomodir oleh Pemprov Jatim. Apabila belum tersisir dari alokasi anggaran yang disediakan, baru kemudian dilakukan penyisiran oleh daerah masing-masing," beber Khofifah.

Pemprov Jawa Timur juga memberikan penguatan untuk bantuan keuangan khusus dari jaring pengaman sosial (JPS). Setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut.

"Untuk suplemen untuk BPNT dari pusat memberikan bantuan Rp 200 ribu, maka kemudian ditambah oleh Pemprov sebesar Rp 100 ribu hingga totalnya Rp 300 ribu per KPM selama tiga bulan," beber Khofifah.

Penyaluran bansos diklaim sudah mencapai 97 persen, sementara PKH non tunai sebesar 94,6 persen. Pemprov Jatim, kata Khofifah, setiap hari terus menyalurkan secara virtual untuk BLT-DD.


Share :

HEADLINE  

Kaesang Optimis PSI Tembus Senayan Minta Kader Kawal Real Count

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 17, 2024 09:44:02


Hasil Real Count KPU Sulawesi Tengah: Suara PSI Tembus 4,17%

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 16, 2024 21:11:41


Pemuka Agama Himbau Semua Terima Hasil Pemilu, Saatnya Rekonsiliasi

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 16, 2024 13:44:30