Perjuangan panjang Indonesia melalui Kemenhub dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan maritim, serta memfasilitasi proses transit kapal yang aman di Selat Malaka dan Selat Singapura akhirnya berbuah manis dengan diterbitkannya Surat Edaran International Maritime Organization (IMO) Nomor SN.1/Circ.338 tentang Information Concerning The Availibility of Voluntary Pilotage Services in The Straits of Malacca and Singapore.
Surat Edaran tersebut dikeluarkan oleh IMO dan diunggah di website resmi IMO pada Kamis (30/4), dimana isinya memuat tiga Negara Pantai menginformasikan kepada organisasi internasional dan masyarakat maritim bahwa layanan Pemanduan Luar Biasa atau Voluntary Pilotage Services (VPS) telah tersedia di Selat Malaka dan Selat Singapura sejak tanggal 1 Januari 2019 oleh para pilot yang disertifikasi oleh masing-masing pihak berwenang dari tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, Singapura).
Pembahasan khusus mengenai agenda Pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura dilakukan pada Sidang TTEG ke-41 di Yogyakarta pada tahun 2016, yang menyepakati Guidelines on Voluntary Pilotage Services in the Straits of Malacca and Singapore, dimana sebelumnya telah melalui beberapa kali seri pertemuan oleh ketiga negara pantai dalam rangka menyusun pedoman pandu luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut.
Tiga Negara Pantai kemudian sepakat untuk membahas teknis kesiapan penyelenggaraan pandu di masing-masing negara dan menyampaikan draft Surat Edaran IMO yang berisi pemberlakuan VPS di Selat Malaka dan Selat Singapura kepada Sekretariat IMO untuk mendapatkan masukan dan persetujuan lebih lanjut.
Layanan Pemanduan Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura, menurut Guideline yang disepakati, mencakup pemberian asistensi kepada Nakhoda Kapal oleh Pilot atau Pandu yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang berwenang dari ketiga Negara Pantai di kedua Selat tersebut.
(Sponsored Content by Pelindo 1)
