Ditengah pandemi virus corona ekonom Faisal Basri melihat masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak Covid-19 saat ini membutuhkan bantuan sosial dari pamerintah.
Tak hanay tu saja bahkan menurut, Faisal Basri meminta pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan program Kartu Prakerja yang saat ini sudah masuk gelombang tiga.
"Tidak perlu lagi gelombang ketiga, keempat karena sudah jelas tidak tepat sasaran dan desainnya buruk," ujar Faisal Basri dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020.
Namun tak hanya itu saja pasalnya menurut Faisal Basri, korban PHK saat ini membutuhkan bantuan untuk membayar sewa kontrakan ataupun bayar cicilan utang yang selama ini uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
"Ini yang harus didahulukan dulu, oleh karena itu (anggaran) 100 persen untuk bansos, bukan khusus (Kartu Prakerja) yang tidak karuan itu,"Ujar Faisal Basri.
Tak hanaya itu saja bahkan Faisal Basri pun berharap Presiden Jokowi cepat turun tangan mengatasi persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan masyarakat saat ini.
"Ini tanggungjawab Presiden karena sudah lintas kementerian dan Presiden harus bisa mengurai persoalan seperti ini," katanya.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.
Bahkan tak hanya itu saja pasalnya dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.
