Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan 34 gubernur se-Indonesia dan memberikan pengarahan dalam menghadapi pandemik virus corona COVID-19. Dalam pengarahan tersebut, Jokowi menegaskan kepada para gubernur bahwa pemerintah pusat tidak akan mengambil keputusan lockdown.
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 24 Maret 2020.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menunjukkan kertas dan mengatakan sudah melihat kebijakan-kebijakan yang diambil setiap negara dalam menghadapi pandemi corona. Jokowi mengaku memantau perkembangan situasi setiap hari.
"Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu. dan itu sudah saya pelajari. saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara ada semuanya, kebijakan mereka apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kemlu dari situs-situs yang ada terus kita pantau setiap hari," ujar Jokowi.
Kebijakan yang paling pas diambil di Indonesia adalah pembatasan secara fisik atau physical distancing.
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga berulang kali menyampaikan untuk bekerja, beraktivitas, dan beribadah di rumah.
"Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing," katanya.
Kemudian, dia meminta penanganan COVID-19 di Indonesia satu visi. Jokowi mengingatkan provinsi untuk menghitung secara pasti dampak kebijakan yang dikeluarkan.
"Oleh sebab itu penanganan COVID-19 kita semuanya harus satu visi memiliki kebijakan yang sama dan saya minta setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial-ekonomi," kata Jokowi.
Manatan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan contoh kebijakan yang harus dihitung dampak-dampaknya.
"Saya berikan contoh, misalnya provinsi atau kabupaten kota ini membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi, misalnya pasar ditutup semua," sebut Jokowi.
"Tolong ini betul-betul dihitung betul, dikalkulasi betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada," tutupnya.
