Pemprov DKI Jakarta yang mengeluarkan kebijakan beberapa hari yang lalu terkait kebijakan pembatasan operasional transportasi umum dan penghapusan sementara aturan ganjil genap, untuk mencegah penyebaran virus covid-19 ini dianggap kurang matang.
Bahkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu,tidak berdasarkan kajian yang tepat atau Evidence Based Policy.
"Kemarin Anies buat kebijakan mengurangi transportasi umum. Hari ini terjadi antrean luar biasa di transportasi publik. Ini meningkatkan risiko penularan. Saya bingung kok pejabat kita buat blunder terus," ujar Peneliti Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo kepada wartawan, Senin 16 Maret 2020.
Namun dengan Anies mengimbau warga DKI Jakarta untuk mengurangi penggunaanj transportasi umum. Bahkan dari himbauan Anies ini juga ditindak lanjuti oleh sejumlah operator mode transportasi umum. PT Transportasi Jakarta membatasi operasional bus. Mulai Senin 16 Maret 2020.
TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute. Begitupun dengan MRT. Penumpang MRT hanya dibatasi 60 orang.
Akibatnya dari kebijakan Anies, membuat antrean penumpang menumpuk di sejumlah halte bus TransJakarta dan di stasiun MRT.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kebijakan pengaturan pola perubahan transportasi publik di DKI Jakarta menciptakan efek domino.
Bahkan Hal ini, terang dia, salah satunya karena masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menerapkan sistem Working From Home atau kerja dari rumah.
"Karena kebijakan ini kurang persiapan sehingga munculnya efek domino," kata Trubus saat dihubungi wartaman.
Bahkan Trubus meminta kepada Anies bisa mengumpulkan para pengusaha untuk membicarakan soal solusi ini guna menghadapi situasi yang sedang melanda masyarakat DKI Jakarta.
"Apakah itu melalui asosiasi pengusaha Apindo atau asosiasi lain untuk dikumpulkan dan diberikan pemahaman bahwa karena kondisi Jakarta penyebaran Covid cukup tinggi, maka diminta untuk membatasi; mengurangi (gerak)," Ujarnya.
