Virus corona atau yang biasa di sebut dengan viurus Covid-19 ini, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmengatakan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab untuk masalah penanganan Pasien Dalam Pengawasan terkait Covid-19. Bahkan Anies melakukan hal ini jika BPJS tidak mengcover biaya tersebut.
"Kalau sampai BPJS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup. Jakarta siap jadi backup, kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab," ujar dikutip dari video yang diunggah Pemprov DKI, saat acara Sosialisasi Pencegahan Pengendalian dan Update Situasi Corona Virus Disease (Covid-19), Kamis 12 Maret 2020.
Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies juga menjawab pertanyaan dari peserta diskusi, bahkan pertanyaan tersebut terkait penanganan dan biaya pasien dalam pengawasan (PDP).
"Yang ingin saya perjelas lagi mengenai pembiayaan yang dibiayain Kemenkes adalah yang positif di rumah sakit pemerintah. Nah sementara kami mendapatkan surat dari BPJS Kesehatan bahwa yang suspect pun tidak bisa dijaminkan kepada BPJS Kesehatan. Maka dari itu, kami mohon adakah rekomendasi atau saran bagaimana menangani pasien dengan PDP?" tanya peserta.
Gubernur DKI Jakarta Anies juga mengatakan bahwa seharusnya pihak BPJS memberikan informasi mengenai biaya. Anies juga mengatakan hal ini supaya masyarakat tenang dan tidak resah saat melakukan pengobatan.
"Menurut saya, harusnya BPJS dari awal bilang, ini adalah institusi negara. Ini problem yang tidak direncanakan ada di negara ini. Kalau kejadian, bukannya lepas tangan. Harusnya langsung bilang, kami siapkan," kata Anies.
"Udah, Bapak-Ibu, tutup dulu, nanti kami tutup, nanti kami bantu. Kan tenang bukan? Lah, mosok pasien datang, mikir tagihannya bagaimana nanti gitu," sambungnya.
Bahkan hal ini Anies juga mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat mengenai hal tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan dan mendahului pemerintahan pusat.
