Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghormati kebijakan Arab Saudi terkait pemberhentian sementara kedatangan jemaah umroh. Bahkan Bamsoet mendukung upaya negosiasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi.
"Arab Saudi juga dengan kebijakan itu akan kehilangan devisanya, dia pasti akan kehilangan devisanya. Tapi itu yang harus dia lakukan," ujar Bamsoet di Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Februari 2020.
"Di sisi lain, ada satu juta rakyat kita yang memang berniat umroh itu menjadi tidak bisa melaksanakan ibadahnya. Mudah-mudahan Menlu kita sedang melakukan lobi, duta besar juga lobi yang sangat kuat bagi warga Indonesia. Kan bisa didetect, kita punya alat dari Amerika alat untuk mendeteksi seseorang terkena Corona. Harusnya mereka bisa gunakan itu, kalau orang kedetect dan sehat dipersilakan aja masuk. Intinya jangan ada yang umroh masuk bawa penyakit kan," lanjutnya.
Pada Kamis, 27 Februari Bamsoet sempat menemui perwakilan Arab Saudi di Liga Muslim Dunia dan Kedutaan Besar Arab Saudi. Perwakilan Arab Saudi dalam pertemuan tersebut berjanji akan mengimbau otoritas terkait untuk mengkaji ulang pelarangan umroh khususnya bagi WNI mengingat Indonesia belum memiliki kasus kematian terkait Corona.
"Kemarin kita menerima kedatangan Sekjen Liga Muslim Sedunia nah kebetulan orang dekatnya putra mahkota Arab Saudi, duta besar Arab Saudi meminta dan mengimbau kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk mengkaji lagi khususnya pelarangan kepada WNI karena belum ada data dan fakta WNI yang terkena dan penyebar virus tersebut," ujar Bamsoet.
Pemerintah Indonesia menurut Bamsoet mampu menangani setiap kasus terkait Corona ini dengan baik. Itu dapat dilihat buktinya saat pemerintah berhasil mengevakuasi dan mengobservasi WNI dari Wuhan.
"Kita lihat ke depannya, apakah penelitian dan penanganan virus Corona di kita ini sudah tepat. Kita berharap ini tepat, karena yang keliatan punya potensi langsung dikarantina. Kemarin yang di Natuna besok di Pulau Sebaru itu menurut saya langkah-langkah preventif pemerintah. Kita juga tidak ingin isu ini membuat kepanikan warga kita," ujar dia.
