Presiden Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menghimbau Pemerintahan Indonesia berkomunikasi
dengan pemerintah India terkait kerusuhan Protes UU Kewarganegaraan yang
menelan korban jiwa.
"Bagaimana pihak India bisa
mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-sebaiknya," kata
Sohibul dalam siaran tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2020.
Rasa prihatin atas konflik
antarkelompok beragama itu dirasakan Sohibul. Sohibul menyayangkan kejadian
yang sampai menelan korban jiwa itu tak seharusnya terjadi di masa kini.
Sohibul menyatakan seharusnya Pemerintah
India khususnya Kedutaan Besar India di Jakarta, kata dia, mau belajar dari
Indonesia mengenai menghormati umat beragama lain. "PKS berharap umat
Islam di sana dihormati secara layak."
Sebelumnya, ribuan demonstran
dari kubu penolak dan pendukung UU Kewarganegaraan bentrok setelah pemerintahan
di bawah PM Narendra Modi mengesahkan UU Kewarganegaraan (The Citizenship
Amandment Act) yang memudahkan mereka yang bukan pemeluk Islam dari negara tetangga
bermayoritas Muslim mendapatkan status kewarganegaraan dari Pemerintah India.
Penolak menyatakan UU
Kewarganegaraan tersebut memihak terhadap Muslim dan diyakini mengancam
konstitusi India yang sekuler. Namun, para pendukung, di antaranya Partai
Bharatiya Janata (BJP) mengatakan UU Kewarganegaraan tidak memuat standar ganda
terhadap lebih dari 180 juta Muslim di India. Kerusuhan tersebut menyebabkan 20
orang menjadi korban jiwa dan 200 orang luka-luka.
