Sindiran tajam kembali ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Basawedan. Kali ini, sindiran tersebut dari anggota DPR RI terkait lambannya penanganan banjir di wilayah Jakarta.
Kritikan tersebut, muncul pertama kali usai rapat Komisi V DPR soal penanganan banjir Jabodetabek yang sedianya mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu 26 Februari 2020. Sayangya, para kepala daerah tersebut absen.
Kemudian, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti banjir di DKI yang terus berulang. Dia menyindir perbedaan konsep naturalisasi dan normalisasi yang jadi perdebatan selama ini.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi," kata Lasarus.
Naturalisasi yang digagas Anies, merujuk pernyataannya kepada wartawan saat di Pluit, Jakarta Utara, Rabu 7 Februari 2018, bermakna sama dengan normalisasi dalam hal membuat aliran air di sungai menjadi baik. Namun naturalisasi juga meliputi penjagaan ekosistem di daerah aliran sungai.
Lasarus menyatakan Komisi V DPR sangat kecewa Anies tidak hadir dalam rapat penanganan banjir. Politikus PDIP itu juga menyinggung alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk konsep naturalisasi yang diusung Anies sendiri.
Menurutnya, untuk pembebasan lahan kawasan Sungai Ciliwung saja Anies tak memberikan alokasi anggaran. Dia menilai tak ada kinerja yang dihasilkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Sungai Ciliwung.
"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan, penanganan tidak dikerjakan," terang Lasarus.
"Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," terangnya.
