Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi puncak bertajuk Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan kepala daerah serentak di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2024).
Koordinator BEM SI, Herianto, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penegasan terhadap tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
"Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk menyejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat," ujar Herianto.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa aksi ini akan lebih besar jika tuntutan sebelumnya tidak direspons oleh pemerintah.
"Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut," katanya.
Dalam aksi ini, BEM SI membawa 13 tuntutan utama yang terangkum dalam tajuk Indonesia Gelap. Beberapa di antaranya adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar 'Indonesia Gelap' dengan beberapa isu dan tuntutan, di antaranya cabut proyek strategis nasional (PSN); wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; cabut Inpres No. 1 Tahun 2025," ungkapnya.
Selain itu, BEM SI juga menuntut evaluasi total terhadap program MBG, realisasi anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen, serta mendesak Prabowo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait perampasan aset. Mereka juga menolak revisi RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan, menuntut efisiensi Kabinet Merah Putih, menolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib, serta menyerukan reformasi Polri.
"Evaluasi total MBG; realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan; efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri," tegasnya.
Aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera menanggapi tuntutan mahasiswa demi kepentingan rakyat secara luas.
