Istana menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh beberapa aspek krusial yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik mengenai pemangkasan anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada sektor-sektor vital.
Menurut keterangan resmi, terdapat beberapa pos anggaran yang tetap aman dan tidak terkena efisiensi. Di antaranya:
- Belanja Pegawai
- Layanan Dasar Prioritas Pegawai
- Layanan Publik
- Bantuan Sosial
- Beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)
- Tugas dan Fungsi Utama Kementerian/Lembaga
Di sisi lain, Kantor Kumunikasi Kepresidenan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang beredar mengenai efisiensi anggaran. PCO mengajak publik untuk memahami kebijakan ini sesuai dengan prinsip utama yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yakni ‘memotong lemak APBN, bukan otot’.
“Mari kembali ke prinsip utama Presiden Prabowo untuk memotong lemak APBN bukan otot” tulis akun Instagram resmi @pco.ri.
Langkah efisiensi ini dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan anggaran negara dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat seperti perbaikan sekolah dan layanan kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
