Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof Juajir
Sumardi mengapresiasi kolaborasi kerja Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam
melakukan pembersihan di Kementerian BUMN.
Baca juga: Kepemimpinan Erick Thohir Diakui Membawa Perubahan Signifikan di BUMN
Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir kembali berhasil
melakukan bersih-bersih perusahaan plat merah setelah Jaksa Agung ST.
Burhanuddin menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana
korupsi di tubuh Garuda Indonesia pada Senin, 27 Juni 2022.
Erick melibatkan aparat seperti Kejagung, KPK, dan Polri
sebagai bentuk keseriusannya menindak tegas KKN di lingkungan BUMN.
“Menurut saya upaya (Erick Thohir) untuk melakukan
bersih-bersih BUMN itu bagus, sepanjang itu dilakukan tujuannya adalah untuk
meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan BUMN karena BUMN itu kan
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tentunya tunduk pada Undang-Undang
tentang pengelolaan keuangan negara,” kata Juajir, Selasa 28 Juni 2022.
Ia menilai, hal yang dilakukan oleh Erick telah efektif
karena tidak hanya bekerjasama untuk penindakan secara hukum namun juga untuk
pencegahan dengan menerapkan Good Corporate Governance(GCG) dengan transparan.
“Kalau misalnya BUMN ingin menjadikan sebagai badan hukum
atau entitas yang profesional memang harus menjalankan Good Corporate
Governance salah satunya cirinya adalah transparansi,” tuturnya.
Sebab itu, Juajir mendukung penuh Erick Thohir untuk membuat
sistem yang dapat mencegah atau meminimalisir kesempatan terjadinya tindakan korupsi.
“Mungkin dibangun sistem hubungan koordinasinya bahwa setiap
kebijakan untuk misalnya pengadaan barang dan jasa itu bisa dikoordinasikan
dengan pihak Kejaksaan jadi kemudian yang kedua itu kan ada yang namanya audit
oleh akuntan publik seperti BPK dengan laporan misalnya setiap triwulan,”
ucapnya.
Ia juga menyarankan pengawasan dan sistem yang ketat dilakukan
di BUMN agar tidak ada potensi kebocoran keuangan negara yang dapat merugikan
keuangan negara dan masyarakat.
“Prinsipnya begini, profesionalisme itu perlu dibangun
karena BUMN ini adalah suatu unit yang nanti menjadi sumber bagi pendapatan
negara jadi di situlah sumber pendapatan negara kalau itu tidak dikontrol
secara matang maka akan bocor-bocor artinya itu akan merugikan keuangan negara
sehingga hidup merugikan masyarakat,” bebernya.
Disisi lain, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nashim Khan
menyebut sinergitas antar Lembaga pemerintahan dengan penegak wajib dilakukan
agar tercipta pengelolaan manajemen, sistem, hingga SDM yang baik.
Baca juga: Relawan di Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga Perkuat Dukungan Bagi Erick Thohir
“Sinergitas memang wajib dilakukan, semua pihak baik BUMN
dan penegak hukum. Pasti dalam segala hal manajement, sistem dan SDM dikelola
dengan baik.” Jelasnya.
Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk memperbaiki dan melakukan
penyehatan di tubuh Lembaga-lembaga negara.
