Fakta-fakta Tim Siber MUI DKI Bela Ulama & Anies, Hingga Dana Hibah Rp 10,6 Miliar

Fakta-fakta Tim Siber MUI DKI Bela Ulama & Anies, Hingga Dana Hibah Rp 10,6 Miliar

Foto
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar saat berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Berikut ini deretan fakta-fakta tim siber Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang dibentuk untuk membela ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan dari serangan buzzer. Politisi PDIP dan PKB beri kritik langkah tersebut dan singgung soal dana hibah pemprov DKI ke MUI sebesar Rp 10,6 Miliar.

MUI DKI Bentuk Tim Siber Bela Ulama dan Anies


Alasan MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk membela ulama dan Gubernur Anies adalah untuk menjawab tantangan dunia digital saat ini. Menurutnya MUI tidak hanya sampaikan kebenaran di atas mimbar tapi juga perlu di sosial media.

"Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena Bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi. Tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI seperti media sosial karena perputarannya cepat" ungkap Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar Jumat 19 November 2021.

Selain untuk menyebarkan kebenaran dan bela para ulama, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar meminta bidang Infokom untuk mengangkat soal prestasi Gubernur Anies baswedan, membela dari serangn buzzer di media sosial. Menurutnya MUI DKI Jakarta dan Pemprov DKI adalah mitra kerja yang perlu saling bekerjasama.  

"Beliau (Anies Baswedan) ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,"sambungnya.

Baca juga: Kiky Saputri Roasting Anies Baswedan, Ini Isi DM Instagram dari Netizen

PDIP dan PKB Singgung Dana Hibah


Langkah MUI DKI Jakarta tersebut pun menuai kontroversi di masyarakat. Politisi PDI Perjuangan dan PKB pun memberi kritik tajam atas langkah tersebut.

Keduanya menilai langkah tersebut tidak elok dilakukan hanya karena MUI DKI Jakarta menerima hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 10.6 miliar. Ima Mahdiah anggota DPRD DKI Fraksi PDIP bahkan menilai hal tersebut bertentangan dengan fatwa MUI soal buzzer.

"Tidak elok rasanya mengingat setiap tahun MUI mendapatkan gelontorkan miliaran dana hibah dari uang pajak masyarakat DKI, namun timbal baliknya bukan kepada masyarakat lagi. Dan ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah Jumat 19 November 2021.

Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim melihat MUI DKI Jakarta telah jadi tunggangan politik Anies Baswedan. Dirinya sangat menyayangkan langkah MUI DKI Jakarta tersebut. Menurutnya MUI DKI tidak elok lakukan hal tersebut karena hanya mendapat dana hibah dari Pemprov DKI miliaran rupiah.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan.Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur," tutur  Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim Sabtu 20 November 2021.

Ketua MUI DKI Bantah Tim Siber Pakai Dana Hibah


Pernyataan dari politisi PDIP dan PKB tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. Dirinya menegaskan tim siber bentukan MUI DKI Jakarta tidak menggunakan dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Munahar menjelaskan bahwa dana hibah tersebut digunakan untuk menjalankan program-program MUI DKI Jakarta yang tersebar di berbagai lokasi mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

"Hibah hanya diperuntukkan melaksanakan program-program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan," ungkap Munahar.

"Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI," sambungnya.

Gerindra dan PAN Dukung MUI Bentuk Tim Siber


Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani melihat langkah yang dilakukan MUI DKI dalam membentuk tim siber tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya buzzer di era kekinian sudah jadi hal biasa. Menurutnya tidak perlu berlebihan beri kritik.  

"Sebenarnya keberadaan buzzer ini kan sudah bukan hal yang gimana-gimana lagi ya. Jadi kalau MUI mau buat tim buzzer ya tidak jadi masalah juga, kan selama peruntukannya masuk akal dan tidak lebay alias berlebihan, sehingga dapat dinilai kurang pas dengan visi-misi MUI sendiri," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani.

Baca juga: Awal Mula Giring Nidji Komentari Kinerja Anies Baswedan, Disebut Pembohong

Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani menyambut baik langkah MUI DKI Jakarta tersebut. Dirinya menilai tim siber bentukan MUI DKI Jakarta bisa jadi alat pemersatu umat Islam di media sosial. Terkait agenda pembelaan pada Anies dirinya menilai sah saja, asalkan membela hal yang benar. Namun dirinya berpesan MUI DKI Jakarta dengan tim siber nya harus tetap menjaga suhu politik.  

"Langkah MUI ini kita sambut dengan baik, karena MUI ini pemersatu umat, khususnya yang beragama islam. Islam di Indonesia sepembelajaran saya itu kan rahmatan lil alamin Islam tengah, wasatiah. Jadi penting peran MUI menjaga suhu politik, terlebih di DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani

"Terkait bela Pak Anies, siapa pun pasti dibela asal substansinya benar, dan yang dibela itu kebenarannya, bukan soal individu. Saya rasa itu poinnya," sambung Zita.

Tanggapan Anies Baswedan


Lantas bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembentukan tim siber oleh MUI DKI untuk membela dirinya? Saat ditanya terkait hal tersebut Mantan Menteri Pendidikan RI tersebut memilih untuk bungkam dan meminta wartawan bertanya hal lain seputar program DKI Jakarta, "Saya komentar Jakarta saja," kata Anies di Jakarta.