Baru-baru ini ketua GP Ansor Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, pemerintah dua tahun belakangan ini sudah bekerja sangat keras dalam mengatasi Pandemi Covid 19, terutama dalam mengatasi krisis PCR, sehingga angka kasus Covid-19 dapat ditekan dengan baik.
Tak hanya itu saja bahkan Rahmat juga mengatakan bahwa, Presiden Jokowi menegur keras menteri yang bekerja lamban dan aneh-aneh dalam mengatasi Covid 19.
"Seharusnya kinerja seperti itu mendapatkan apresiasi, bukan malah 'digebukin' dengan framing pemberitaan.
Lebih lanjut menteri yang berlatar belakang pengusaha tersebut justru menggerakkan jejaring bisnisnya di dalam membantu pemerintah, di tengah banyak pengusaha “gagap" menghadapi krisis Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Investasi dari UEA untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
"Jadi framing yang dibangun banyak media sosial para menteri terlibat bisnis PCR melalui jaringan bisnisnya ya salah. Karena fakta historisnya malah mereka yang terlibat membantu negara dalam awal krisis covid," ujar Rahmat.
Rahmat juga menyampaikan bahwa seharusnya rasa respek dan empati sudah selayaknya diberikan masyarakat kepada menteri-menteri yang "jungkir balik" dalam bekerja untuk mengendalikan wabah Covid-19 ini.
"Jadi harusnya kita respek dan punya empati kepada para menteri yang sudah jungkir balik bekerja mengendalikan Covid selama 2 tahun ini. Kasihan mereka sudah memberikan energinya untuk bangsa ini masih terus difitnah dan dizalimi," lanjutnya.
Menurut Rahmat, Jokowi bersyukur dengan banyak menteri berlatar belakang pengusaha. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Jokowi.
"Jadi ketika krisis seperti tahun lalu, para Menteri ini menggunakan kekuatan dan networking bisnisnya untuk terlibat membantu krisis," ujarnya.
Sekedar informasi sebelumnya dua Menteri Kabinet Indonesia Maju dituding ikut berbisnis dalam penjualan tes polymerase chain reaction atau PCR. Keduanya adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Perusahaan tersebut didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak pada tahun 2021. Sejumlah pengusaha besar ikut patungan dalam membuat PT GSI.
Tudingan itu kemudian berbuntut panjang. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Erick ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.
Perusahaan tersebut didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak pada tahun 2021. Sejumlah pengusaha besar ikut patungan dalam membuat PT GSI.
Baca Juga: Dekan FISIP UNRI Syafri Harto Bantah Lakukan Pelecehan Seksual, Siap Sumpah Pocong
Tudingan itu kemudian berbuntut panjang. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Erick ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.
Sementara itu, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, membantah Luhut mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.
Menurut Jodi, Luhut ikut patungan mendirikan PT GSI demi tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis.
Bantahan serupa disampaikan Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Arya membantah Erick terlibat dalam bisnis tes PCR. Ia menuding isu itu bersifat tendensius.
