Kementerian Perdagangan atau Kemendag telah memblokir sebanyak 2.453 jasa cetak sertifikat vaksin Covid-19, untuk mencegah kebocoran data.
Sebanyak 2.453 jasa cetak sertifikat vaksin Covid-19 tersebut, diblokir oleh Kemendag yang bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA.
Dalam sebuah keterangan pada Sabtu 14 Agustus 2021, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pemblokiran terhadap 2.453 jasa cetak sertifikat vaksin Covid-19 demi melindungi data masyarakat agar tidak disalahgunakan.
Baca Juga: Tidak Untuk Masyarakat Umum, Dosis Ketiga Vaksin Moderna Hanya untuk Nakes
Sesuai dengan peraturan pemerintah
Dalam melakukan pemblokiran terhadap 2.453 jasa cetak sertifikat vaksin Covid-19 demi melindungi dari kebocoran data, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mengatakan, sudah sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Baca Juga: Daftar Lengkap Harga Tes Corona Negara di Dunia, Mulai Termurah hingga yang Gratis
Sekedar informasi, dalam sebuah sertifikat vaksin Covid-19, terdapat beberapa data penting. Seperti, nomor identitas diri dalam KTP dan sejumlah informasi pribadi lainnya, termasuk email dan nomor telpon.
Melanggar hak konsumen
Jasa cetak sertifikat vaksin Covid-19, kata Veri Anggrijono, kemungkinan telah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur semua hak konsumen. Termasuk di dalamnya keamanan dan kenyamanan barang dan jasa.
