Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan klarifikasi terhadap rekaman suaranya yang viral. Dia berdalih ada pihak-pihak lain yang memotong.
William juga mengatakan bahwa kembali dalam proses pembahasan anggaran, sikap PSI sudah bulat dan sudah disampaikan di Rapat Paripurna Pandangan Umum fraksi yang menyatakan menolak dengan tegas kenaikan anggaran-anggaran tidak esensial di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Mengenang 16 Tahun Tsunami Aceh, Sandiaga Uno Ingin Bangkitkan Parisiwata Aceh
“Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” ujar William.
William menilai potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh.
"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” katanya.
William menjelaskan konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.
Baca Juga: Bantu Percepat Kinerja di Kemensos Risma Bakal Ajak Orang dari Surabaya
“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” ujar William.
William juga mengatakan mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah (“public funding”) menjadi tidak relevan.
