Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan memantau distribusi vaksin corona secara online.
"Ini kami tiru banyak start-up, Gojek dan Grab sudah bisa melakukan ini dan kami tiru mereka," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IX, Kamis 10 Desember 2020.
Soal monitoring online, kata dia meliputi seluruh proses pengiriman, mulai dari gudang penyimpanan vaksin hingga distribusinya kepada titik logistik setiap provinsi dan kota/kabupaten hingga klinik dan rumah sakit (RS).
Baca Juga: Alur Paling Lengkap Distribusi Hingga Jumlah Penerima Vaksin Corona di RI
"Kami melakukan sistem online monitoring untuk suhu, untuk pembukaan pintu, karena ini barang berharga. Lalu, ada alur perjalanan juga kami monitor online, kalau truk dibuka kami tahu, isi bensinnya kami tahu," paparnya.
Selain pengawasan distribusi online, ia menuturkan pemerintah juga akan membuka sistem pemesanan online bagi RS maupun klinik. Pemesanan online ini bertujuan untuk membatasi penyimpanan di gudang RS dan klinik.
"Karena mereka memiliki keterbatasan untuk fasilitas penyimpanan, cold chain, sehingga kami bangun sistem online ordering dari mereka supaya ordernya tidak terlalu banyak, kami buat lebih sering dengan perbaikan sistem logistik kami," jelasnya.
"Karena mereka memiliki keterbatasan untuk fasilitas penyimpanan, cold chain, sehingga kami bangun sistem online ordering dari mereka supaya ordernya tidak terlalu banyak, kami buat lebih sering dengan perbaikan sistem logistik kami," jelasnya.
Sekedar informasi, program vaksinasi akan menyasar 107 juta penduduk Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 67 persen total penduduk Tanah Air usia 18-59 tahun.
Baca Juga: Jokowi Harap Pandemi Covid-19 Tak Perburuk Pemenuhan HAM di RI
Dari jumlah tersebut, mayoritas mendapatkan vaksin melalui skema mandiri atau membayar sendiri sebanyak 75 juta orang. Sementara itu, masyarakat yang mendapatkan subsidi vaksin lewat skema program sebanyak 32 juta orang.
Sementara itu, vaksin program akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan, vaksin mandiri menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
