Donald Trump akan melakukan berbagai cara untuk menolak kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) hasil Pilpres 2020.
Penolakan Trump sudah terjadi dari Sabtu 7 November 2020. dan berkukuh bahwa telah terjadi kecurangan pemilu, tanpa menunjukkan bukti.
Trump yang menantang hasil pemilihan presiden dan menghambat peralihan kekuasaan secara tertib.
Dalam pertarungannya untuk hasil Pilpres, Trump juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka di Partai Republik, di mana kebanyakan senatornya juga belum memberi selamat kepada Biden.
Baca Juga: Kisah Hidup Joe Biden, Sang Pemenang Pilpres AS 2020 yang Penuh Duka
Beberapa pakar memperingatkan bahwa skenario saat ini memperbesar risiko perselisihan yang tidak biasa di AS terkait peralihan kekuasaan.
Pada Selasa 10 November 2020, Joe Biden menyebut sikap Donald Trump sejak pemilihan "memalukan", namun berkata timnya tetap melakukan proses transisi.
Proyeksi kemenangan Biden mencerminkan kenyataan bahwa sang politikus Demokrat berdasarkan penghitungan sejauh ini mendapatkan lebih dari 270 delegasi (suara elektoral) di Electoral College, yang pada 14 Desember akan menetapkan presiden AS berikutnya.
Meskipun berbagai media memproyeksikan hal ini dan bahwa para pemimpin negara di seluruh dunia telah memberi selamat kepada Biden atas kemenangannya, Trump memutuskan untuk menggugat hasil tersebut di pengadilan.
Di sisi lain, anggota tim transisi Biden melaporkan bahwa akses mereka ke fasilitas pemerintah federal terhambat oleh pejabat yang ditunjuk Trump, Emily Murphy.
Murphy mengepalai General Services Administration, Badan Layanan Umum, yang secara resmi berkewajiban memungkinkan dimulainya transisi namun sejauh ini menolak melakukannya di tengah upaya Trump mengajukan gugatan hukum atas hasil pemilu.
Baca Juga: Fakta Unik dan paling Penting Pilpres AS yang Dilakukan di Tengah Pandemi
Anggota tim Biden mengindikasikan bahwa langkah ini menyulitkana mereka bahkan untuk menerima telepon dari pemimpin negara asing, langkah yang diorganisir oleh Kementerian Luar Negeri. Tim Biden mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum terkait kesulitan ini.
