Gembar-gembor terkait tukar guling jabatan Direksi BUMN memang sebenernya sudah terjadi dari masa Said Didu menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.
Pada kala itu, semua dibuat kabur, kontraktual dan non budgeter. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas dan memperkokoh pasar gelap jabatan-jabatan di BUMN. Namun kegiatan tersebut sudah dikubur oleh Menteri Erick Thohir dengan sebuah pendekatan formalisme jabatan.
Surat edaran Kementerian BUMN bernomor SE-9/MBU/08/2020 kembali dipersoalkan publik. Sebagai kultur demokrasi pro dan kontra dalam kebijakan pemerintah memang hal itu dianggap sangat lumrah. Kebijakan yang diputuskan Pemerintah pasti menuai perdebatan dan justru tidak terasa sehat jika tak ada yang memperdebatkan.
Jika ditelisik, Kebijakan Kementerian BUMN kali ini adalah yang paling sering menerima perbedaan dalam opini publik. Tidak pernah kita lihat kebijakan itu bebas dari sebuah kritikan. Uniknya, perbedaan pendapat itu juga datang dari kelompok yang mendukung Presiden Jokowi.
Abi Rekso Pangggalih menilai ada dua arus utama narasi yang dibangun untuk menegasikan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian BUMN. Arus pertama adalah narasi pemborosan. Arus kedua adalah narasi yang dibangun bahwa surat edaran Menteri Erick Thohir bertentangan dengan Menteri Rini sebelumnya yang mengeluarkan surat edaran bernomor SE-04/MBU/09/2017.
Dalam tulisan singkatnya di mudanews.com, ARK mengajak nalar secara objektif dari kedua sanggahan tersebut. tanpa adanya pretensi membela kebijakan Menteri Erick Thohir.
Pertama, prasangka atau dugaan bahwa kebijakan Menteri Erick lebih boros, hal itu sama sekali tidak ada benarnya. Dikarenakan menurut ARK bahwa formalisme yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir justru telah merubah hal yang pada awalnya bersifat non budgeter menjadi on budgeter. Karena pelarangan yang dilakukan oleh Menteri BUMN sebelumnya hanya bersifat simbolis. Secara praktik, seorang direksi dengan kewenangannya bisa mengangkat banyak staf pembantu melebihi anggaran semestinya. Hal inilah yang kerap menjadi jabatan terselubung dengan model pembiayaan non budgeter. Dengan adanya surat edaran Menteri Erick membuat semuanya menjadi lebih tertib dan teranggarkan dengan baik (on budget). Jadi alasan pemborosan sangatlah tidak tepat menurut ARK.
Kedua, perbandingan antara surat edaran yang dilakukan Menteri Rini dan Menteri Erick Thohir dirasakan ARK secara objektif. Surat edaran Kementerian ada di bawah penuh diskresi Menteri yang sedang menjabat. Artinya dari setiap Menteri memiliki cara yang berbeda-beda.
Hal yang menjadi fokus ARK adalah surat edaran Menteri Erick adalah upaya mendorong good governance dalam kelembagaan di BUMN. Sejak sekian lama praktik jabatan terselubung berlangsung, menjadi area black of power. Tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang baik dalam pembangunan sebuah sistem.
Surat edaran Menteri Erick yang banyak diperdebatkan publik, justru menurut ARK adalah kerja Menteri Erick dalam mendorong 4 prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan konsensual.
Dengan adanya pembatasan gaji, pembatasan masa kontrak serta spesifik keahlian justru bagian dari mendorong tranparansi dan akuntabilitas jabatan di dalam BUMN. Dengan adanya formalismee inilah publik dan sektor lain memiliki sebuah indikasi dalam mengukur pencapaian kinerja para Staf Ahli Direksi yang secara serta merta juga menjadi bagian penilaian umum dari entitas BUMN tersebut.
Isu-isu miring terkait pemborosan sejatinya memang tidak relevan jika ditinjau dari prakondisi umum sebelum surat edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020 terbit dan dibincangkan oleh publik.
Memang sesuatu dalam upaya transparansi bukan hal yang sangat mudah. Barang kali dikalangan para Direksi BUMN yang selama ini menikmati dari tukar guling jabatan juga gerah dengan kebijakan yang sudah dibuat Erick Thohir. Jadi memang perlu ada pihak-pihak lain yang menyuarakan kegelisahannya, yang notabene berasal dari kelompok status quo BUMN. Bagi ARK sendiri yang seorang masyarakat biasa, upaya progresif yang digunakan Menteri Erick Thohir adalah sesuatu yang harus didukung dan memang perlu diimpelmentasikan.
Sumber: Mudanews
