Ditengah pandemi virus corona yang masih belum reda, bahkan pemerintahan Presiden Jokowi kini tengah menyiapkan dua jenis Vaksin penanganan Virus Corona.
Bahkan nantinya vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak mampu membayar secara gratis. Sementara bagi masyarakat mampu akan dikenai biaya.
Hal ini membuat Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir mengatakan, harga vaksin berbayar tersebut beragam tergantung penjual yang memasarkan. Harga vaksin mandiri ditentukan tanpa campur tangan pemerintah.
Baca Juga: Kabar Gembira, 161 Juta Orang Penduduk RI Dapat Vaksin Corona
"Harga dinamika tinggi tergantung masing masing penjual, dan yang menetapkan harga bukan saya, penjualnya," ujar Erick dalam konferensi pers online, Jakarta, Kamis 3 September 2020.
Bahkan Erick juga melanjutkan, bahwa untuk mengimbangi negara lain, Indonesia berupaya menciptakan vaksin sendiri yang harganya juga bisa bersaing dengan negara lain.
"Karena itu kenapa vaksin merah putih harus dibuat supaya jika negara lain mau beli vaksin kita juga yang tetapkan harga," katanya.
Namun meskipun terdapat perbedaan harga, dia memastikan, vaksin yang diproduksi memiliki kualitas yang hampir mirip.
Pasalnya, seluruh vaksin yang akan disuntikkan kepada pasien sudah pasti melalui uji klinis tahap III.
"Kualitas semua bagus sebab sudah melalui uji klinis tahap III jadi kalau sudah uji klinis III kualitas sama. Tapi harganya beda-beda bukan kita yang menentukan yang buat," paparnya.
Diketahui juga bahwa selain dari Sinovac asal China, vaksin yang akan masuk ke Indonesia juga berasal dari Uni Emirat Arab dan dari Eropa yang bekerja dengan BUMN Farmasi seperti Bio Farma dan Kimia Farma dalam memproduksinya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat vaksin buatan lokal bernama vaksin merah putih agar bisa diproduksi sendiri.
Baca Juga: Warga DKI Hingga Jawa Timur Merasa Kebal Corona, Begini Kata Satgas COVID-19
Dalam hal ini Erick juga mengatakan, bahwa karena harga vaksinnya tidak diatur pemerintah bagi peserta mandiri, maka pihaknya membentuk tim.
Hal ini juga bertujuan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari imunisasi ini.
"Ada usulan bagus dari Pak Doni Monardo dan Pak Bambang Brodjonegoro untuk buat tim penilai vaksin biar tidak suudzon vaksin ini jadi diperdagangkan yang untungkan seseorang," ujarnya.
Sumber:kumparan/merdeka
