Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 akan tetap sebesar Rp356,5 triliun. Sri menegaskan bahwa dana PEN pada 2021 itu juga ditujukan untuk pengadaan vaksin corona atau COVID-19.
"Mulai dari penanganan di bidang kesehatan melalui pengadaan vaksin dan perbaikan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga ke dukungan pada dunia usaha dan UMKM," katanya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa 1 September 2020.
"Dan fokus Pemerintah dalam penyediaan Vaksin di tahun 2021. Namun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan cukup besar mencapai 6,2 persen dari APBN di 2021, yang jauh di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN," tegas dia.
Baca Juga: Ini Sanksi Jokowi untuk Para Pelanggar Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi Corona
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengungkapkan bahwa beberapa program perlindungan sosial direncanakan tidak seluas dan sebesar manfaatnya pada 2020, sejalan dengan harapan semakin bergeraknya roda perekonomian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berhenti unuk mengingatkan kepala daerah untuk mengawasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jokowi mengatakan, pengawasan di lapangan dapat dilakukan dengan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.
"Tentu saja akan lebih baik lagi kalau pengawasan lapangan itu betul-betul dilakukan pemberian sanksi yang tidak patuh. Itu betul-betul juga dilakukan sehingga kedisiplinan nasional kita dalam mengikuti protokol kesehatan betul-betul dikerjakan oleh seluruh masyarakat," ujar Jokowi dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui "video conference" di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 September 2020.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga meminta kepada para kepala daerah semakin gencar melakukan promosi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan masker, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan. Promosi kesehatan ini menjadi kunci utama sebelum vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat.
Baca Juga: Anggaran Kesehatan APBN 2021 Dipatok Rp 169 Triliun Akibat Corona dan Pembuatan Vaksin
Jokowi juga memerintahkan kepada 34 gubernur untuk segera meralisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial pada September 2020.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resesi.
"Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," kata Presiden Joko Widodo.
Sumber: Viva, Liputan 6, Antara, Kumparan, CNN
