Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya bekerja efektif dan efisien dalam penanganan virus corona baru (COVID-19).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan adanya aura krisis di setiap kinerja pemerintah.
"Hati-hati, hati-hati betul jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari komite," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Juli 2020.
Baca Juga: Wow, Pagi Ini Harga Emas Antam Nyaris Rp 1Juta per Gram
Arahan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19. Jokowi menyebutkan pula bila kasus positif COVID-19 secara global masih mengalami peningkatan.
Sebelumnya urusan COVID-19 ditangani Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kini fungsinya diemban oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan itu diteken Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020.
Berikut instruksi lengkap yang disampaikan Jokowi:
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya
Bapak ibu sekalian yang saya hormati,
Pagi hari ini saya mendapatkan informasi bahwa kasus global sudah mencapai 15.800.000 dengan angka kematian 640 ribu, di Amerika Serikat sendiri sudah mencapai 4.200.000, di Brasil 2.300.000, di India 1.400.000. Oleh sebab itu hati-hati, hati-hati betul jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari komite.
Yang pertama, komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya, dan penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun, aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif.
Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembubaran satgas COVID-19, nggak ada, baik di pusat maupun di daerah, semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah, sekali lagi, mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan.
Yang kedua, di bidang kesehatan saya ingatkan sekali lagi untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di 8 provinsi, 8 provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena 8 provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira sudah jelas: turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya.
Baca Juga: Mulai 1 Agustus Kamboja Larang Penerbangan dari Indonesia dan Malaysia
Tiga T: testing, tracing, dan treatment betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif. Dan di lapangan jika masih ditemui peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab, APD, dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan, segera selesaikan, segera bereskan. Komunikasi yang efektif dengan rumah sakit, dengan masyarakat, dengan daerah harus dilakukan seefektif mungkin.
Yang ketiga, mengenai penyerapan stimulus penanganan COVID ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Ini perlu... Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan COVID yaitu sebesar 695 triliun yang terealisasi baru 136 triliun, artinya baru 19 persen. Sekali lagi baru 19 persen. Di perlindungan sosial 38 persen, di UMKM 25 persen ini termasuk penempatan dana di Himbara 30 triliun, di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen, demikian juga di dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserah 6,5 persen, insentif usaha 13 persen. Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan.
Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi, segera dilihat betul, kalau memang regulasi, revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego-sektoral, ego-daerah, saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul.
Saya ingin di setiap posko yang ada baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk, ke sana ke sini, ke sana ke sini, itu aura krisis itu ada.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Sumber: Detik
