Lembaga Survei Charta Politika Indonesia mengungkap persepsi publik soal isu reshuffle menteri yang sempat diungkit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil survei tersebut, menyebutkan sebanyak 73,1% publik menginginkan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.
Baca Juga: Terungkap, Ini Daftar Prioritas Pengguna Vaksin Corona Buatan Pemerintah
Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19', Rabu 22 Juli 2020.
Charta Politika awalnya mengukur soal kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi.
Kemudian Charta Politika memberi pertanyaan terkait wacaha reshuffle menteri. Mayoritas setuju adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Berikut hasilnya:
Setuju reshuffle: 73,1%
Tidak setuju reshuffle: 13,3%
TT/TJ: 13,6%
"Kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet, di mana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet," ungkap Yunarto.
Presiden Jokowi pernah mengancam melakukan reshuffle lantaran menganggap ada menteri yang tidak becus menangani pandemi virus Corona (COVID-19).
Baca Juga: Terkait Penanganan Virus Corona Charta Politika: 56,1% Percaya Data COVID-19 dari Pemerintah
Sebelumnya, lembaga Indikator Politik juga merilis hasil survei soal isu reshuffle kabinet. Hasilnya juga tidak terlalu berbeda dengan hasil survei Charta Politika.
Ada 64,8% responden dalam survei Indikator Politik yang setuju dilakukan reshuffle. Sebanyak 30,3% tidak setuju, dan 4,8% tidak tahu atau tidak menjawab.
Sumber: CNN
