Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo mengatakan tak tercapainya target dua pekan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menekan kasus corona (Covid-19), juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat.
"Misalnya membuka (memperpanjang masa berlaku) rapid test sampai 14 hari itu kan mempermudah perjalanan itu bisa meningkatkan kondisi yang ada di Jatim maupun Surabaya," kata Windhu dilansir dari CNN, Minggu 12 Juli 2020.
Baca Juga: Sebanyak 878 Babi Mati di Palembang, Ancaman Virus Flu Babi G4 Semakin Nyata?
Padahal pada ketentuan sebelumnya surat hasil rapid test hanya berlaku tiga hari, sementara tes swab polymerase chain reaction (PCR) berlaku tujuh hari. Namun kini kebijakan itu direvisi dan diperpanjang.
Maka itu, kata Windhu, presiden tak bisa serta merta bisa menghukum atau memberikan sanksi pada pemda setempat, yang dinilai gagal memenuhi target.
"Ya jelas itu (penurunan kasus) jelas itu belum tercapai tapi kan nggak bisa menghukum pemda kasus akhir itu. Karena itu hasil dari berbagai macam faktor jadi yang perlu diliat prosesnya," ujarnya.
Presiden Jokowi, menurut Windhu harus melihat berbagai macam upaya yang tekah dilakukan Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Gresik dan Sidoarjo untuk menurunkan kasus.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, segera menurunkan dan menekan angka infeksi virus corona di Jatim dalam dua pekan. Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 25 Juni 2020.
"Saya ingin lihat dua minggu setelah ini ada progress yang baik atau tidak," kata Jokowi.
Baca Juga: Wah! Ternyata Google Batasi Iklan Berisi Spyware dan Malware
Hingga kini, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, kasus kumulatif corona di Jatim mencapai 15.678. Sebanyak 6.111 di antaranya telah sembuh, sementara 1.200 di antaranya meninggal dunia.
Jatim masih menjadi daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi secara nasional. Posisi Jatim bahkan di atas DKI dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia.
Sumber: CNN
