Ditengah wabah virus corona pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan sepeda motor dikenakan ganjil-genap saat masa PSBB transisi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak. Dishub Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan menerima segala masukan terkait motor kena ganjil-genap untuk bahan evaluasi.
"Tentunya semuanya masuk menjadi bahan evaluasi," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Sabtu 6 Juni 2020.
Namun tak hanya itu saja pasalnya kebijakan motor dikenakan ganjil-genap memang belum dilaksanakan saat ini. Evaluasi terkait kebijakan itu dilakukan secara menyeluruh dalam sepekan ini.
Baca Juga: Kecuali Ojol, Selama PSBB Transisi DKI Motor Kena Ganjil-Genap
"Terkait pembatasan lalu lintas dengan ganjil-genap selama seminggu ke depan pada masa transisi ini, ini kami akan melakukan evaluasi. Tentunya evaluasinya akan komprehensif dan dari evaluasi itu, itu akan ditentukan langkah ke depan pola dan implementasi ganjil-genap seperti apa. Termasuk dengan roda dua," ujar Syafrin.
"Perlu dipahami bahwa penerapan pembatasan lalu lintas ini tujuannya adalah untuk mengefektifkan masa transisi pada pelaksanaan PSBB ini, sehingga kita semua mampu menekan, menurunkan, angka positif COVID-19 untuk masuk ke tatanan kehidupan new normal," sambungnya.
Namun tak hanya itu saja pasalnya sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta kebijakan ganjil-genap selama PSBB transisi untuk sepeda motor direvisi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kebijakan ini dinilai menyulitkan warga yang bekerja di lapangan.
"NasDem memandang pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor perlu direvisi, karena pengguna sepeda motor banyak dari pekerja lapangan itu akan menyulitkan orang kecil," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino kepada wartawan, Sabtu 6 Juni 2020.
Baca Juga: Ini Penampakan Kemacatan Jalanan Ibukota, di Hari Pertama PSBB Transisi
Bahkan tak hanya itu saja NasDem juga menilai dampak kebijakan motor kena ganjil-genap adalah meningkatnya jumlah penumpang di sektor transportasi massal. Penumpukan ini dinilai bahaya untuk kesehatan warga.
"Untuk kembali bergerak mengais rezeki, cukup fokus dalam protokol kesehatannya saja. Kekhawatiran kami, NasDem, akan terjadi penumpukan di transportasi massal. Dan itu berbahaya," ujar Wibi.
Namun sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menilai kebijakan ganjil-genap di masa transisi PSBB over protektif. Misan menilai efek ekonomi akibat pandemi virus Corona sangat tinggi, sehingga kebijakan harus memperhatikan sektor ekonomi.
