KPU perlu terobosan jika Pilkada serentak di 270 daerah akan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang masih belum keluar dari ancaman wabah virus corona.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini berpendapat bahwa KPU harus memikirkan dan mempersiapkan penyelengaran Pilkada srentak 2020 dengan baik. Bahkan KPU dirasa perlu melakukan terobosan-terobosan guna memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pilkada 2020 yang diselenggarakan dalam suasana ancaman virus corona.
Baca juga: Ini Alasan Kemenhub Tidak Longgarkan Protokol New Normal Maskapai Penerbangan
"Situasi saat ini saja masyarakat banyak yang tidak merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan dan berkumpul dengan banyak orang. Sementara karakter pilkada sebaliknya. Mensyaratkan inklusivitas, partisipasi, dan interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraannya," ucap Titi kepada kumparan, Jumat 5 Juni 2020.
Menurutnya persiapan yang minim dan cara lama yang monoton tanpa terobosan bisa mengakibtakan minimnya partisipasi masyrakat pada pilkada serentak 2020. Tentu hal tersebut bisa berujung pada menurunnya kualitas Pilkada yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan dan kredibilitas demokrasi.
"Kedua, (berdampak pada) degradasi partisipasi politik warga negara dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada," tuturnya.
Maka menurutnya perlu langkah yang tepat, terobosan baru. Terobosan konsep dan regulasi yang bisa menjadi keberlangsungan Pilkada secara baik dan masyarakat terjamin kemanannya dari wabah virus corona. Hal ini menurutnya penting demi kualitas pilkada yang diselnggarakan.
Baca juga: Ikuti Jakarta, Bogor dan Bekasi Perpanjang PSBB Hingga Satu Bulan
"Perlu pendekatan baru yang tetap menjamin inklusivitas dan tidak meninggalkan kelompok pemilih rentan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin menjadi klaster pemilih yang sangat terdampak pandemi," ucapnya.
"Apalagi kalau pendekatan sosialisasi dan pendidikan serta informasi pemilih yang terlalu berorientasi pada teknologi digital, sementara tidak semua pemilih punya akses pada teknologi atau layanan daring," pungkasnya.
