Amerika Serikat tengah panas karena adanya demo atas kematian George Floyd bahkan tak hanya itu saja pasalnya Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada Rabu 3 Juni 2020, menentang adanya penerapan hukum yang jarang digunakan, seperti mengerahkan militer untuk mengatasi protes nasional atas kebrutalan polisi terhadap warga Afrika-Amerika.
"Saya tidak mendukung penerapan undang-undang pemberontakan," ujar Esper sebagaimana dilansir AFP, dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata bahwa dia bisa memanggil tentara untuk meredam protes massa.
"Saya selalu percaya dan akan terus percaya bahwa Garda Nasional sudah sangat tepat dalam bekerja di ranah domestik sebagai otoritas sipil dalam situasi seperti ini," tambahnya.
Baca Juga: Beredar Potongan Kartun The Simpsons yang Prediksi Kasus George Floyd, Yuk Cek Faktanya
Namun tak sampai di situ saja pasalnya dia juga mengatakan, "Opsi pengaktifan tugas (militer) hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi yang mendesak dan mengerikan," ujarnya kepada wartawan di Pentagon.
"Kita tidak sedang berada dalam situasi itu saat ini."lanjutnya.
Tak hanya itu saja pasalnya di ketahui bahwa Trump memperingatkan bahwa dia bisa memobilisasi semua sumber daya federal yang tersedia, baik sipil maupun militer, untuk melawan protes massa yang terjadi di hampir penjuru AS dan menewaskan sembilan orang.
Aksi protes massa yang rusuh itu buntut dari kematian George Floyd, pria Afrika-Amerika oleh polisi kulit putih Minneapolis, Derek Chauvin.
Tak sampai di situ saja bahkan Trump juga mengatakan bahwa negaranya telah dicengkeram oleh profesional anarkistis, gerombolan perusuh, pembakar, penjarah, kriminal, Antifa, dan lainnya.
Jika kota-kota di negara bagian AS itu tidak dapat lagi dikontrol, Trump mengatakan akan "menyebarkan militer AS dan dengan cepat menyelesaikan berbagai permasalahan mereka".
Baca Juga: Inilah Sosok George Floyd yang Guncang Amerika Serikat
Ketika ditanya kapan Trump akan menerapkan undang-undang pemberontakan 1807 dan menugaskan tentara, Pentagon mengatakan "Tidak".
Bahkan tak hanya itu saj, Esper juga membela tindakannya dan tindakan Ketua Umum Gabungan Jenderal Mark Milley di Gedung Putih pada Senin lalu.
Tak hanya itu bahkan Pasukan diperintahkan untuk menembakkan bom asap dan bola lada, proyektil menyakitkan yang mampu melepaskan bahan kimia, untuk memukul mundur demonstran di taman dekat Gedung Putih sehingga Trump dapat berdiri untuk foto-foto di depan gereja terdekat.
Esper dan Milley dituduh oleh mantan pejabat tinggi pertahanan dan oposisi Demokrat bahwa mereka telah mengambil bagian dalam aksi politik Trump. Tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tradisional bahwa militer AS tetap apolitis.
