Kantor Staf Presiden (KSP) merespons pernyataan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) yang menilai pelarangan mudik Lebaran 2020 terlambat ditetapkan. Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian menyebut jumlah masyarakat yang mudik sebelum adanya pelarangan belum banyak.
"Sudah ada 7 persen yang mudik, dan melihat kondisi lapangan, maka dilakukan pelarangan. Istilahnya, dilarang secara keras untuk mudik, dengan mekanisme sedang dirumuskan, dengan sanksinya. Larangan tidak terlambat karena yang mudik belum terlalu besar," ucap Donny Gahral Adian kepada wartawan, Rabu 22 April 2020.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk memantau warganya yang terlanjur mudik.
"Bagi yang sudah terlanjur mudik, dikenakan isolasi 14 hari sebagaimana layaknya ODP (orang dalam pemantauan)," kata Donny.
Menurut Donny, larangan mudik menjadi bukti ketegasan Jokowi, Jokowi, sebut dia, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah virus Corona.
"Larangan itu cukup tegas, Pak Presiden mengatakan larangan mudik demi mencegah penularan COVID-19," kata Donny.
Sebelumnya, FX Rudy menilai pelarangan mudik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlambat. Sebab, saat ini banyak perantau yang telanjur mudik.
"Terlambat! Sudah pada mudik semua kok, tapi kalau PNS, TNI, Polri tidak mudik itu wajib," kata Rudy saat ditemui di kawasan Manahan, Solo, Rabu 22 April 2020.
