Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk pelaksanaan program padat karya tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jumlah tersebut berasal dari realokasi dan refocusing anggaran kementeriannya sebesar Rp 36,19 triliun dari total anggaran 2020 sebesar Rp 120 triliun.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, pelaksanaan program padat karya tunai itu akan menyasar masyarakat yang berada di pedesaan.
"Kami ingin melaksanakan, mempercepat padat karya tunai, yaitu memberikan pekerjaan yang low technology, tidak menggunakan teknologi, tapi padat karya di pedesaan," kata Basuki saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin 13 April 2020.
Basuki mengatakan, program tersebut ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan dengan mendistribusikan anggaran pembangunan ke desa-desa.
Kegiatan padat karya yang dilakukan antara lain perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi dengan anggaran Rp 2,25 triliun, masing-masing lokasi mendapat Rp 225 juta. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah hal-hal yang tak diinginkan.
"Ini semua dibayar mingguan, seperti yang biasa terjadi di pedesaan-pedesaan. Ada yang setiap Kamis seperti di Tegal, Pekalongan. Ada juga yang setiap Minggu," kata Basuki.
Program padat karya selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) dengan anggaran Rp 4,7 triliun yang terbagi lagi dalam beberapa program.
Antara lain membangun jalan-jalan produksi persawahan di 900 kecamatan, program rumah swadaya sebanyak 280 rumah yang diremajakan dan 12.000 rumah tak layak. Masing-masing rumah mendapat Rp 17,5 juta hingga Rp 25 juta, sesuai tingkat kerusakannya.
Kemudian program sanitasi sistem berbasis masyarakat (SANIMAS) di 1.228 lokasi dengan anggaran Rp 362 miliar serta program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang ada di 364 kelurahan.
"Untuk semua padat karya mekanismenya rekrut pendamping, apakah irigasi, PISEW, KOTAKU, setiap lokasi pasti ada pendamping. Kemudian sosialisasi, baru dilaksanakan di lapangan," tutur Basuki.
Selain itu, Kementerian PUPR juga ingin mulai membeli karet dari masyarakat yang digunakan sebagai campuran aspal karet. Anggaran Rp 100 miliar telah disiapkan untuk membeli karet yang dibeli langsung dari wilayah penghasil karet seperti di Pontianak Kalimantan Barat, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Termasuk juga pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sepanjang 496 kilometer dengan anggaran Rp 110 miliar dan pemeliharaan jalan sepanjang 47.017 kilometer dengan anggaran Rp 500 miliar.
