Demi mencegah meluasnya penularan virus corona atau covid-19 Tiga Gubernur di Pulau Jawa ini sepakat melarang warganya mudik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan telah membuat kesepakat dengan ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melarang tradisi tahunan mudik selama pandemi covid-19.
Ganjar juga akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakuakn kesepakat yang sama.
"Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI dan Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita buat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal," kata Ganjar lewat akun Instagram resmi @ganjar_pranowo, Jumat 27 Maret 2020 malam.
Ganjar meminta agar warga memaklumi kebijakan memperketat aturan mudik di tahun ini. Menurtnya dalam tiga hari teakhir telah terjadi lonjakan kasus virus corona, 19 kasus baru dan enam orang diataranya meninggal dunia.
Melonjaknya kasus civid-19 di Jateng beberap hari terakhi, menurut Ganjar tidak terlepasa dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Terctat hingga 26 Maret ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jateng. Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang.
Maka Ganjar meminta pada seluruh warga jateng yang berada di perantauan utuk tidak pulang kampung (mudik) semnatar waktu hingga wabah virus corona mereda. Bagi siapa saja yang tidak mengindahkan larangan tersebut maka akan dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).
"Jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika penjenengan semua pingin keluarga tetep sehat lan slamet, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung," tuturnya.
Politikus PDIP itu memahami pasti sulit hidup di perantauan dalam kondisi krisis ini. Sehingga ia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan bantuan langsung kepada warganya.
"Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada Gugus Tugas agar memberikan social safety net (jejaring keamanan sosial). Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing," ujarnya.
Saat ini pemerintah pusat sendiri belum mengeluarkan kebijakan larangan mudik, dan baru sebatas memberikan imbauan. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan tengah berkoordinasi dengan Polri, TNI, dan Kementerian lainnya untuk menyiapkan skema larangan mudik, salah satunya dengan menutup sementara dan menjaga jalan-jalan akses keluar dari Jabodetabek.
