Mujahid 212 Ancam Lakukan Aksi Jika Ahok Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Baru

Mujahid 212 Ancam Lakukan Aksi Jika Ahok Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Baru

adminweb
2020-03-05 21:30:00
Mujahid 212 Ancam Lakukan Aksi Jika Ahok Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Baru
Foto instagram

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memasukkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu kandidat Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) ditolak oleh Kelompok Mujahid 212. Mereka juga menolak pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta Ke Penajam Paser Utara.

"Kami menolak keras Ahok, lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta periode sebelum Anies," ujar Sekretaris Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Novel Bamukmin dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Maret 2020.

Novel, mengatakan jika Ahok terkena isu karakter. Isu tersebut terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersumber dari bukti autentik yang dikeluarkan oleh BPK.

"Sebelum isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina," kata Novel.

Novel juga mengungkapkan pihaknya menolak pemindahan ibu kota adalah karena membutuhkan biaya yg cukup besar, dan dapat diasumsikan jika pemerintah akan berhutang lagi.

"Selain pinjaman kepada investor China Asing dan Aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI," kata Novel.

Menurut Novel, kelompoknya memperingatkan Jokowi untuk membahas masalah ini bersama sejumlah tokoh nasional seperti mantan TNI atau ABRI sebelum menghadap ke DPR RI. Novel juga mengancam jika kelompoknya akan menggelar aksi penolakan jika nanti Ahok tetap terpilih menjadi Kepala Otoritas IKN.

"Kalau sudah positif Ahok pasti didemo," kata dia.

Sebelumnya, pada Senin, 2 Maret 2020 Jokowi menyebutkan empat kandidat Kepala Otoritas IKN, diantaranya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.


Share :

HEADLINE  

Kaesang Optimis PSI Tembus Senayan Minta Kader Kawal Real Count

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 17, 2024 09:44:02


Hasil Real Count KPU Sulawesi Tengah: Suara PSI Tembus 4,17%

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 16, 2024 21:11:41


Pemuka Agama Himbau Semua Terima Hasil Pemilu, Saatnya Rekonsiliasi

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 16, 2024 13:44:30