Rosan Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengatakan kebijakan yang dilakukan AS mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan mempengaruhi daya saing usaha di dalam negeri. Pencabutan tersebut pasalnya berpotensi menghilangkan beberapa fasilitas perdagangan dari AS.
Akibat pencabutan tersebut berdampak pada memberatkan pengusaha dalam berdagang.
"Terus terang ini akan mempengaruhi daya saing kami. Karena keistimewaan atau relaksasi yang kami terima ini kemungkinan besar bisa dihilangkan," kata Rosan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.
Pemerintah menurut Rosan, perlu melakukan lobi dengan AS atas pencabutan tersebut. Pengusaha akan terbantu dengan negosiai, terutama bila AS dapat meninjau kembali keputusan mereka tersebut.
"Jadi memang diperlukan lobi-lobi dari pemerintah untuk bisa memastikan relaksasi ini, apakah masih dapat dinegosiasikan lagi," jelasnya.
Sebelumnya ketika status Indonesia masih sebagai negara berkembang, Rosan mengaku bahwa pengusaha dalam negeri sebenarnya sudah memperkirakannya. Ia menyebut pengusaha juga sudah lama mengantisipasi hal tersebut dengan berupaya mempertahankan daya saing walaupun beberapa fasilitas perdagangan menghilang.
Pengusaha dalam melakukan antisipasi salah satunya adalah dengan melakukan meningkatkan produktivitas industri secara menyeluruh. Peningkatan produktivitas tersebut salah satunya dilakukan dengan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembahasan omnibus law. dicanangkan pemerintah.
Rosan merasa upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan adanya peningkatan produktivitas dan perkembangan kualitas barang RI.
"Karena ujung-ujungnya kalau barang bagus, walaupun harganya enggak kompetitif, pasti akan memilihnya negara yang lebih memiliki competitiveness yang lebih tinggi," paparnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang menyebut pemerintah agar dampak kebijakan AS tidak mengganggu ekspor, pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada eksportir yang menjual barangnya ke AS.
Selain itu, pemerintah juga disarankan membalas AS dengan menetapkan pajak setimpal kepada komoditas impor dari Negeri paman Sam. Pajak setimpal secara khusus ia minta diterapkan pemerintah terhadap komoditas yang menghasilkan devisa besar bagi AS.
"Mungkin kasih tinggi buat AS, supaya kompensasi buat yang dilakukan, tapi bukan berarti perang," ucap Farid.
