Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan pihaknya tengah melakukan rapat tertutup Panitia Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (29/1). Dalam rapat tersebut, dia mengatakan akan membahas langkah-langkah yang diambil demi memastikan perlindungan nasabah Jiwasraya yang akan mulai pada akhir Maret.
Lebih lanjut, dia mengakui meskipun upaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut sangat berat, bagi Jiwasraya, namun dengan konsep yang sudah dirancang diharapkan kewajiban tersebut tuntas.
"Kami dari kementerian dan tim Jiwasraya sesuai saran kita berupaya menyelesaikan, mulainya pembayaran awal di bulan insyaallah Maret akhir. Tapi kalau bisa lebih cepat kita coba lakukan," kata Erick Thohir saat rapat dengan Panitia Kerja (Panja) DPR Jiwasraya di Jakarta, Rabu (29/1).
Erick menjelaskan, permasalahan Jiwasraya bukan masalah yang ringan. Ada kegiatan investasi yang kurang hati-hati dan kesalahan manajemen yang menawarkan produk asuransi dengan bunga yang lebih tinggi dari harga pasar.
"Menjadi hal penting ke depan kita perlu adanya safety investasi seperti ini, gak kejar bunga aja tapi pensiun jangka panjang perlu kepastiannya," tambah Erick.
Saat ini, dia memaparkan kondisi keuangan Jiwasraya untuk membayar dana nasabah senilai Rp 16 triliun. Selain itu, Jiwasraya kekurangan solvabilitas (kewajiban membayar kewajiban) sekitar Rp 28 triliun untuk memenuhi ketentuan risk base capital (RBC) sebesar 120%.
"Kementerian BUMN, berkoordinasi dengan Menkeu (Kementerian Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lembaga lain dalam penyelamatan yang sesuai dengan pembicaraan kita, mau ada pencairan di akhir Maret," pungkasnya.(Ahmad Mikail Diponegoro)
