Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan akan mengambil sejumlah langkah strategis untuk menata ulang bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, dalam acara Special Talkshow – Nota Keuangan & RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Dony menjelaskan, tahapan pertama yang dilakukan adalah fundamental business review di seluruh perusahaan BUMN. Dari total 1.046 entitas BUMN termasuk anak dan cucu perusahaan, kontribusi dividen masih sangat terkonsentrasi pada sebagian kecil perusahaan besar.
“97% dividen BUMN datangnya dari delapan perusahaan, sementara 52% BUMN merugi dengan total kerugian sekitar Rp50 triliun per tahun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan,” ujar Dony.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti hal serupa. Ia menilai kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara masih jauh dari optimal, meski total aset BUMN mencapai sekitar US$ 1.000 triliun. Menurutnya, dengan skala sebesar itu, seharusnya BUMN mampu menyumbang setidaknya US$ 50 miliar bagi perekonomian nasional.
Dony menambahkan, dalam review tersebut pihaknya juga menemukan ketidakefisienan pada beberapa sektor. Misalnya, terdapat 18 perusahaan logistik dengan skala kecil-kecil, seperti Angkasa Pura Logistik, Semen Logistik, hingga Pelindo Logistik, yang kontribusinya belum signifikan. Hal serupa terjadi di sektor asuransi yang memiliki 15 perusahaan, serta banyaknya entitas di sektor aset manajemen.
Sebagai tindak lanjut, tahapan kedua yang disiapkan adalah bisnis konsolidasi melalui merger, akuisisi, hingga spin off. Diperkirakan akan ada sekitar 300 merger yang dilakukan untuk memperkuat fokus usaha.
"Misalnya di sektor oil and gas, kita punya Pertamina dengan cakupan bisnis yang terlalu luas sehingga tidak fokus. Akan ada spin off pada unit usaha tertentu. Termasuk bisnis rumah sakit yang akan keluar, agar BUMN lebih fokus pada core competence masing-masing,” jelas Dony.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki struktur BUMN, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperbesar kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi, sesuai arahan Presiden.
