Jakarta, 10 September 2025 – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima audiensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Markas Besar Polri. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus forum evaluasi terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat pasca rangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta maupun daerah lainnya.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa peristiwa unjuk rasa mendapat perhatian serius dari lembaganya. Komnas HAM, kata Anis, tidak hanya melakukan pemantauan melalui media, melainkan juga terjun langsung ke sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan adanya korban dari kalangan masyarakat maupun aparat yang membutuhkan perhatian negara.
“Komnas HAM menekankan pentingnya ketersediaan layanan medis yang cepat bagi korban serta pendampingan hukum yang memadai bagi para tersangka. Hal ini krusial agar setiap proses penegakan hukum berlangsung profesional, transparan, dan bebas dari potensi pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Anis.
Menanggapi hal itu, Kapolri menegaskan komitmen kepolisian untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam setiap tindakan. Kapolri menekankan bahwa Polri bukan institusi yang menutup diri terhadap kritik publik, melainkan menjadikan pengawasan eksternal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja.
“Polri membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik yang konstruktif. Berbagai bentuk penyampaian aspirasi, baik melalui orasi di ruang publik, lomba mural, maupun stand up comedy, kami fasilitasi sebagai wujud keterbukaan,” ungkap Kapolri.
Selain membuka ruang kebebasan berpendapat, Polri juga memaparkan inisiatif untuk memperkuat wadah dialog, salah satunya melalui program Rumah Kebangsaan. Di samping itu, Polri terus mengembangkan layanan perlindungan bagi perempuan, anak, serta kelompok disabilitas, yang dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab institusi dalam menghormati hak-hak asasi.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif tersebut menghasilkan kesepahaman penting. Baik Polri maupun Komnas HAM sepakat untuk memperkuat sinergi dalam memastikan penegakan hukum berjalan dengan adil, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional.
