Pada 19 Januari 2025, pemerintah Amerika Serikat secara resmi memblokir TikTok, aplikasi media sosial yang berasal dari China, setelah Mahkamah Agung AS menolak banding yang diajukan oleh ByteDance, perusahaan induk TikTok, pada 17 Januari 2025.
Keputusan ini menguatkan larangan yang mulai diberlakukan pada 18 Januari, dengan alasan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional. Mahkamah Agung mengutip kekhawatiran terkait pengumpulan data pengguna oleh TikTok yang berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah China. Kongres AS sebelumnya telah memperingatkan mengenai hubungan TikTok dengan China, yang dianggap dapat membahayakan privasi dan keamanan negara. Mahkamah Agung berpendapat bahwa satu-satunya solusi adalah dengan memaksa ByteDance menjual TikTok di AS.
Meski sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung, Presiden terpilih Donald Trump menyatakan bahwa keputusan final mengenai TikTok akan diambil setelah ia dilantik pada 20 Januari 2025.
Trump mengisyaratkan kemungkinan penundaan selama 90 hari terhadap pelaksanaan larangan ini untuk memberi waktu bagi pemerintahan baru untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa langkah ini dirasa tepat dan mungkin akan diumumkan pada 20 Januari.
Keputusan untuk memblokir TikTok muncul setelah kekhawatiran meningkat terkait potensi penyalahgunaan data pengguna TikTok oleh pemerintah China. Pejabat AS menilai bahwa TikTok bisa digunakan untuk memata-matai warga Amerika atau mempengaruhi pandangan publik dengan konten yang dimanipulasi.
Direktur FBI, Christopher Wray, sebelumnya telah memperingatkan bahwa perangkat warga AS berisiko diretas atau dimanfaatkan jika menggunakan aplikasi seperti TikTok. Undang-undang China mewajibkan perusahaan seperti TikTok untuk bekerja sama dalam pengumpulan intelijen, yang semakin memperburuk kekhawatiran tersebut. ByteDance sendiri menentang keputusan ini, meski mereka terpaksa menghadapi tekanan dari pemerintah AS yang mengancam untuk memblokir TikTok sepenuhnya.
