Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini PLN sedang dalam fase studi banding dengan sejumlah perusahaan listrik negara lain untuk menentukan kebijakan lanjutan mengenai holding dan subholding di dalam perusahaan.
"Indonesia yang mempunyai sumber market yang besar dan sumber daya alam yang kuat tentu ini saatnya kita harus merapikan roadmap kita, termasuk transformasi PLN" Jelas Erick Thohir Menteri BUMN.
Kementerian BUMN hari ini mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Rapat bersama itu membicarakan terkait dengan transformasi di tubuh PLN termasuk pembentukan holding dan sub holding PLN.
Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury, menyampaikan transformasi di tubuh PLN merupakan tindak lanjut pengoptimalisasian bisnis dan kinerja yang transparan di PLN. Bagaimana pengembangan pembangkit PLN bisa berjalan dengan baik.
"Kita transformasi bentuk holding dan sub holding di PLN. Sehingga generation atau pembangkit, kemudian transmisi yang jadi core PLN bisa kita kembangkan," terang Pahala saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Rabu 19 Januari 2022.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, memang merencanakan akan membentuk dua sub holding di tubuh PLN. Di antaranya adalah Sub Holding Ritel yang hanya akan fokus mengurusi pelayanan ritel seperti konsumen listrik. Ketika fokus konsumen listrik PLN akan dilayani secara baik.
Erick Thohir menyampaikan bahwa transformasi di tubuh PLN bukan berarti pemerintah meliberalisasi kelistrikan nasional. Namun, justru untuk memastikan pasokan atau suplai kelistrikan di dalam negeri aman. "Kita transformasi pastikan pelayanan kelistrikan masyarakat lebih baik sehingga ditargetkan listrik masuk desa dipastikan sesuai target, di saat bersamaan kita pastikan penciptaan listrik yang berasal apakah dari fosil atau sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) bisa konkret sesuai tahun 2026.
Erick menyampaikan, saat ini pihaknya sedang mencari benchmark atas pembentukan dua sub holding itu. Baik dari Korea, Italia, Perancis, dan juga Malaysia.
"Kebijakan kita holding dan sub holding. Kalau dari benchmarking awal konfirmasi bahwa kita harus spin off power plant jadi sub holding tersendiri karena banyak negara seperti itu. Di sub holding itu karena seluruhnya power plan, ini harus melakukan transisi besar-besaran ke EBT," tandas dia.
