Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, di ruang sidang paripurna, di Arosuka, Rabu (18/8/2021), dengan agenda terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) 2021/2022, berlangsung panas hingga berujung terjadi kericuhan nyaris terjadi baku hantam.
Awal Mula Kericuhan
Saat itu, rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. Saat Dodi baru membuka sidang, muncul beberapa interupsi dari anggota Dewan. Salah satunya Nazar Bakri dari Fraksi PKS. Kemudian disusul interupsi dari Hafni Hafis dari Fraksi Gerindra.
Ketika Hafni Hafis menyampaikan pendapatnya, anggota Dewan lain saling melayangkan interupsi. Bahkan aksi interupsi itu terkesan saling rebut sehingga membuat suasana ruangan menjadi tidak terkendali.
Nyaris Baku Hantam
Saat itulah sejumlah asbak kaca dilempar ke lantai hingga pecah. Meja juga dibalikkan dan terjadi aksi dorong-dorongan sehingga nyaris baku hantam. Petugas Satpol PP melerai dan menenangkan para anggota dewan. Namun kericuhan tetap berlanjut hingga keluar ruang sidang. Sidang pun terpaksa diskors dengan memilih rapat internal dewan.
Baca Juga: Viral Video Anggota DPRD Bungo Ancam Mogok Kerja, Uang Perjalanan Dinas Tak Keluar 3 Bulan
Kericuhan Terjadi Menolak Dodi Hendra Sebagai Pemimpin Sidang
Menurut Aurizal yang merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok, mengatakan kericuhan tersebut terjadi akibat salah satu anggota dewan yang menolak Dodi Hendra sebagai pemimpin sidang. Aurizal menyebut Dodi Hendra dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsi kerjanya sebagai Ketua DPRD.
"Sejumlah anggota Dewan menolak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra sebagai pemimpin rapat karena mosi tak percaya kepada Dodi Hendra masih berjalan," kata Aurizal saat dimintai konfirmasi terpisah.
Disebabkan Dualisme Pembahasan RPJMD
Menurut ketua DPRD Kabupaten Solok biang kericuhan berasal dari Peraturan Bupati (Perbup) Solok yang membolehkan pimpinan sidang paripurna boleh diambil alih oleh Wakil Ketua DPRD.
“Ada Perbup yang keluar bahwa SPT boleh ditandatangani oleh Wakil Ketua. Perbup ini akhirnya bikin rancu dan terjadilah dualisme pembahasan RPJMD,” kata Dodi Hendra, Rabu sore.
Ia juga mengatakan dualisme pembahasan RPJMD ini dilakukan di dua tempat. Satu di Cinangkiek dan satu lagi di gedung DPRD Solok. Saya sendiri sebagai ketua DPRD membahas di gedung DPRD. Hal ini dikarenakan jika dibahas di Cinangkiek akan terjadi pemborosan anggaran,” katanya.
Bahkan dia mengaku sudah memasukkan surat sekitar pukul 10.00 WIB agar pembahasan RPJMD dilakukan di Gedung DPRD. Namun, Pukul 12.00 WIB ada Oknum wakil ketua DPRD yang mengambil tempat di Cinangkiek untuk membahas RPJMD. Akhir nya terjadi dualisme ini,” katanya.
Dengan kata lain, dualisme pembahasan RPJMD inilah yang bermuara pada kericuhan dalam sidang paripurna.
“Ini karena Perbup yang membolehkan wakil ketua menandatangani SPT. Akhirnya terjadi dualisme dan terjadi kericuhan,” katanya.
Namun, Dodi menekankan tetap memegang palu kepemimpinan. Mengingat dirinya sebagai ketua DPRD.
“RPJMD ini tidak main-main. Ini kitab suci pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat Solok selama lima tahun kedepan. Jadi saya tetap pada prinsip agar palu kepemimpinan tidak lepas ke Wakil Ketua,” ucapnya.
Viral di Media Sosial
Video kericuhan tersebut, kini menjadi viral di media sosial dan sudah banyak yang membagikan momen Video Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang berlangsung ricuh dan baku hantam nyaris terjadi antar-sesama anggota parlemen.
