Baru-baru ini Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkeritik pemerintah Indonesia karena berencana menjalankan rencana vaksin Covid-19 berbayar.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan belum lama ini mengeluarkan Permenkes Nomor 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.
Program yang disebut vaksinasi gotong royong individu ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan vaksinasi demi menekan laju wabah COVID-19 yang saat ini semakin melonjak.
Namun, menurut Kepala Unit Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Ann Lindstrand mengatakan bahwa seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menurut Ann, semua orang harus bisa divaksinasi tanpa terikat kondisi ekonomi.
"Rencana vaksin berbayar bisa menimbulkan masalah etik dan akses, terutama dalam masa pandemi yang membutuhkan cakupan vaksin bisa mencapai kelompok berisiko tinggi," kata Ann seperti dilansir dari situs resmi WHO pada Kamis (15/7/2021).
"Hal yang terpenting adalah semua orang harus punya hak dan akses yang sama terhadap vaksin, terlepas masalah finansial," sambungnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena skema internasional COVAX sudah menjamin dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 20 persen populasi.
Selain itu, banyak bank dunia juga sudah memberi dukungan biaya untuk proses distribusi vaksin COVID-19. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa tidak mungkin melakukan vaksinasi berbayar dalam penerapan vaksinasinya
"Tentu saja ada dana pengiriman lain yang biayanya juga dalam pengiriman; ini adalah per diem, transportasi, logistik, peralatan rantai dingin. Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, bank dunia dan sekarang juga Open Window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX," ungkapnya.
Namun fakta dan video pernyataan WHO yang mengkritik Indonesia mengenai Vaksin Covid-19 adalah sebuah interpretasi yang salah. Berikut ini beberapa fakta bahwa WHO salah dalam mengkritik Indonesia.
1. Paket Obat Covid-19 Gratis untuk OTG dan Gejala Ringan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kamis (15/07/2021), mengatakan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo sudah meminta pembagian obat gratis, dan akan segera dibagikan ke masyarakat sebanyak 300.000 box, dan akan segera tiba yakni oksigen consetrator dan akan dipinjamkan secara bertahap ke rumah yang diatur oleh Mentri BUMN.
2. Penambahan Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit
Kemudian pemerintah telah melakukan pemenuhan tempat tidur jadi koversi tempat tidur isolasi dan intensif hingga 40% dari kapsitas tempat tidur rumah sakit, kemudian pembukaan rumah sakit lapangan darurat dan TNI/Polri akan dikerahkan.
Bahkan Presiden memerintahkan Rumah Sakit Nagrak agar bisa menampung 1000 orang dan Asrama Haji Pondok Gede 900 tempat tidur dan gedung arafah 150 ICU sudah dijalankan. Dan Rumah Sakit Tanjung Duren 500 tempat tidur untuk perawatan geala sedang dan berat.
Kemudian peningkatan kapasitas rumah sakiit dan fasilitas TNI/Polri untuk melayani kasus Covid-19 dengan penambahan lebih dari 2000 tempat tidur Jawa, Bali.
3. Penambahan Jumlah Tenaga Kesehatan
Penambahan tenaga kesehatan dokter dan perawat semuanya dipenuhi oleh mahasiwa dokter dan perawat dan dimoboilisasi perawat sebanyak 20.000 lebih yang segera deploy dan sedikit-sedikit mereka akan di training beberapa hari dan dipekerjakan. Dan semua administrasi tempat istirahat sudah disiapkan oleh pemerintah.
Itulah beberapa fakta bahwa WHO salah dalam mengkritik Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan rencana vaksin Covid-19 berbayar.
