Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
Bahkan, dia memastikan penurunan angka stunting berjalan beriringan dengan penanganan virus Corona (COVID-19).
"Ini menjadi skala prioritas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi akan digerakkan untuk semua tetap bekerja dengan protokol kesehatan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan untuk menyukseskan program-program (penurunan) stunting, karena (penurunan) stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari," ujar Terawan seusai rapat terbatas percepatan penanganan stunting yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 5 Agustus 2020.
Baca Juga: Pemkot Depok Kembali Perpanjang PSBB Proporsional hingga 16 Agustus
Terdapat 10 provinsi, yaitu NTB, NTT, Sulbar, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Aceh, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar, menjadi fokus pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Terawan mengatakan target penurunan angka yang diberikan Presiden Jokowi adalah 14 persen pada 2024.
"Tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama, fokus di 10 provinsi, kemudian juga koordinasi antar kementerian/lembaga. Nah bagaimana peran dari PKK, kemudian peran dari PKH nanti akan dijelaskan oleh Pak Mensos. Pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai penurunan angka stunting di 2024 menjadi 14 persen," ucap Terawan.
Strategi pemerintah
Dalam kesmepatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tetap dijalankan secara optimal.
Khususnya mengenai komponen kesehatan yang menyasar ibu hamil dan anak usia dini dalam rangka penurunan stunting.
Baca Juga: Ledakakan Dahsyat di Beirut Hassan Diab: Tetapkan 5 Agustus Sebagai Hari Berkabung Nasional
"Bapak Presiden spesifik menyampaikan khususnya kepada Kemensos bahwa apa yang sudah dijalankan di program-program Kemensos seperti di program PKH, di mana memang ada komponen kesehatan yang terkait dengan stunting, yaitu komponen ibu hamil dan komponen anak usia dini, bisa terus disinergikan khususnya dengan Kementerian Kesehatan," kata Juliari.
"Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini," sebut Juliari.
Sumber: Detik
