Yayasan Tanoto Foundation (TF) menegaskan tidak akan menerima dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Program Organisasi Penggerak (POP). TF mendaftar dalam POP dengan memasukkan pilihan pendanaan secara mandiri.
"Dengan pilihan tersebut, maka Tanoto Foundation tidak menerima bantuan dana dari pemerintah dalam menjalankan program," Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, Haviez Gautama dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli 2020.
"Salah satu misi Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah melalui POP Kemendikbud adalah mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia," imbuh dia.
Baca Juga: Nadiem Makarim Bantah Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Gunakan APBN
Ia menjelaskan, sejak 16 April 2020, TF juga tidak ada komunikasi dengan Kemendikbud secara langsung. Kecuali melalui media tanya jawab POP di laman Kemendikbud.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat kesepakatan dengan Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation agar keduanya menggunakan skema pembiayaan mandiri dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Kesepakatan ini diambil setelah hasil seleksi POP Kemendikbu menuai protes dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.
Lantas, Siapa dibalik Tanoto Foundation?
Sukanto Tanoto adalah salah satu konglomerat asal Indonesia yang memiliki beragam bisnis yang terus berkembang. Usaha dari keluarga Sukanto Tanoto bergerak di lima sektor bisnis utama yakni perkebunan, pulp, pengolahan CPO, selulosa, dan energi.
Persebaran bisnisnya juga tak hanya di Indonesia, ada juga di Singapura, China, Brazil, dan Kanada.
Baca Juga: Heboh Oknum Polisi Ancam Tembak Para Guru di Garut
Sukanto bahkan pernah mencatatkan namanya menjadi orang terkaya kelima di Singapura dengan total kekayaan sebesar Rp 27,6 triliun.
Perusahaan migas milik keluarga Sukanto yakni Pacific Oil and Gas juga telah menginvestasikan dana sebesar 200 juta dollar Amerika untuk mengembangkan bisnis tersebut.
Bahkan, lahan yang nantinya dijadikan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur adalah milik perusahaan Sukanto Tanoto. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro. Menurut Bambang, lahan yang dijadikan lokasi ibu kota baru terletak di area milik perusahaan swasta.
Sumber: Medcom, Kompas
