Presiden Joko Widodo menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat.
"Sudah ada dalam waktu dekat ini ada 18," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin 13 Juli 2020.
Sayangnya, dia tidak merinci lembaga negara yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.
"Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," katanya.
Baca Juga: Usai Penerapan New Normal, Kapan Puncak Pandemi Corona di Indonesia?
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara, melainkan dari kecepatan dalam bekerja.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin, sehingga geraknya cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu," ucap Jokowi.
"Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, nggak. Kita yakini," imbuhnya.
Rencana pembubaran lembaga negara sebelumnya sempat disinggung Jokowi dalam sidang kabinet bersama para menteri 18 Juni lalu. Saat itu, Jokowi mengungkapkan kemarahannya pada para menteri dan mengancam akan membubarkan lembaga negara yang dianggap tak efisien.
Baca Juga: Corona Semakin Menggila, WHO Desak Indonesia Gelar Tes PCR untuk OTG
Rencana pembubaran lembaga negara juga sempat disinggung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Tjahjo menyatakan saat ini ada 96 lembaga dan komisi negara. Pemerintah disebut tengah menganalisis lembaga dan komisi mana saja yang berpotensi dibubarkan.
Sumber: CNN
