Pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi belanja anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, yang didalamnya juga memuat detil realokasi dan refocusing anggaran pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei lalu baru mencapai 10,41 persen dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya sebesar Rp 1.851,10 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran berhasil mencapai 18,86 persen.
Baca Juga: Hari Ini, Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 915.000 per Gram
Adapun kementerian dengan penyerapan paling rendah antara lain Kementerian Sosial sebesar 0,89 persen, Kementerian Kesehatan 2,17 persen, Kementerian Agama 2,19 persen, Kementerian Keuangan 3,43 persen, dan Kementerian Pertanian 9,32 persen. Lambatnya penyerapan anggaran sebelumnya menuai kritik dari Presiden Joko Widodo.
Pada Sidang Kabinet Parpurna, 18 Juni lalu, Presiden Jokowi menumpahkan kekesalannya pada jajaran menterinya yang dinilai masih belum menempatkan situasi saat ini sebagai situasi genting dan membutuhkan respon cepat.
Baca Juga: Meski PSBB Transisi Diperpanjang, Anies Sebut Sekolah Belum Dibuka
“Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar sistem birokrasi menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran belanja berjalan lamban. Situasi pandemi, kata dia membuat para pemegang kuasa anggaran cenderung lebih berhati-hati, dan tidak ingin sembarangan dalam mengeksekusi anggaran.
