Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melontarkan ancaman reshuffle di depan para menterinya beberapa waktu lalu.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, apa yang disampaikan Jokowi sebelumnya bukan hal yang main-main. Menurutnya seluruh menteri dan kepala lembaga harus memberikan respons atas ancaman tersebut.
"Para menteri kepala lembaga harus merespons penekanan yang disampaikan presiden. Presiden pandang perlu adanya semangat bersama atasi COVID-19. Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali," ujarnya di Jakarta, Senin 29 Juni 2020.
Baca Juga: Ini Daftar 12 Menteri Jokowi Layak Kena Reshuffle Kabinet Versi IPW
Moeldoko melanjutkan, Jokowi menilai masih ada menteri atau pimpinan lembaga yang bekerja dan menganggap situasi normal. Oleh karena itu, penekanan Jokowi kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya.
Jokowi, menurut dia sudah melihat ada beberapa sektor dalam penanganan pandemi masih lemah. Salah satunya penyerapan anggaran yang masih rendah seperti sektor kesehatan.
"Walaupun sudah disinggung persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53%. Memang setelah kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan lebih cepat lagi, di antaranya bagaimana membangun sinergitas antara BPJS, pemda dan Menteri Kesehatan," tuturnya.
Selain penyerapan anggaran yang rendah, sektor kesehatan juga dipantau lantaran insentif tenaga medis yang mengalami kendala dari sisi pendataan.
Baca Juga: Ancaman Reshuffle dari Jokowi di Hadapan Para Menteri
"Regulasi itu bisa digunakan saat normal tapi saat tidak normal seperti saat ini harus diambil langkah perbaikan dan menteri sudah ambil langkah itu. Hal-hal seperti ini pasti akan menjadi penghambat menteri bekerja. Tapi sekali lagi persoalannya bagaimana cara-cara baru untuk siasati perlu dilakukan," tutupnya.
