Tak terasa sudah hampir 3 tahun, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 lalu.
Dalam perjalanannya, ia kemudian bekerja tanpa wakil, sebab Sandiaga Uno memutuskan mundur dari posisi tersebut pada Agustus 2018 untuk bertarung di Pilpres 2019.
Sebagian warga Jakarta mungkin masih ingat sejumlah program unggulan Anies-Sandi kala itu. Saat ulang tahun Jakarta ke-493 dirayakan penuh khidmat, nampaknya sejumlah program unggulan tersebut tak jua kian mencuat.
Baca Juga: Ulang Tahun, Tapi Kualitas Udara Jakarta Tetap Tidak Sehat
Sebut saja program rumah DP nol rupiah, program kewirausahaan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE), integrasi transportasi hingga penghentian reklamasi.
Anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menuturkan program andalan Anies tak berjalan sesuai kampanye dahulu.
"OK OCE menurut saya 2-3 tahun ini enggak jalan. Kontribusinya minim," kata legislator yang membawahi bidang perekonomian ini.
Pendapat soal program OK OCE juga sempat mencuat saat kampanye Pilpres 2019 lalu, kala itu, Sandiaga berniat membawa program itu ke tingkat nasional.
Sandiaga sendiri, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, sempat beberapa kali meresmikan pembukaan gerai OK OCE mart.
Enam lokasi OK OCE yakni di Kalibata, Mampang, Pancoran, Cikajang, Kemayoran, dan Rawamangun.
Dari enam itu, hanya dua gerai yang masih beroperasi, yakni di Kemayoran dan Rawamangun, sisanya, sudah tutup dan berganti dengan toko lain.
Kemudian, dalam salah satu janji kampanye kala itu, baik Anies maupun Sandi selalu mengkampanyekan kegitan kegiatan Pencanangan 200.000 Wirausaha baru dan Wirausaha Naik Kelas melalui Program Kewirausahaan OK OCE pada 14 Desember 2017.
Program OK OCE kemudian lebih sering didengar dengan sebutan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018.
Program itu kemudian disempurnakan. Pada 2020, Jakpreneur dikenalkan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang merupakan penyempurnaan program PKT.
Gilbert mengaku, sudah mendengar adanya perubahan nama itu. Namun, meski ada perubahan nama, ia berasumsi program itu tidak akan berjalan maksimal, apalagi di tengah kondisi Jakarta melawan virus corona saat ini.
"Jadi secara common sense, saya skeptis akan jalan, karena skala prioritasnya dia," katanya.
Dalam laman resminya, sedikitnya ada 111.108 peserta yang tergabung dalam Jakpreneur itu.
Pada Maret 2017, Sandiaga Uno yang berkaos merah meresmikan OC OKE pertama di Cikajang, Jakarta Selatan. "OK OCE Mart adalah hasil kolaborasi bersama, iuran bersama dan kebermanfaatannya semoga bisa dinikmati oleh warga Jakarta," tuturnya saat itu.
Janji lainnya adalah Rumah DP Nol Rupiah. Pada program ini, hunian yang akan dibangun Pemprov DKI Jakarta adalah berbentuk rumah susun.
Pembangunan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sarana Jaya dengan pembiayaan menggandeng PT Bank DKI Jakarta. Proses pembiayaan dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sayangnya, dalam perjalanannya, Anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk program rumah tanpa DP pada 2020 dipotong menjadi Rp500 miliar dari awal Rp2 triliun.
Pemotongan ini disepakati bersama di Rapat Badan Anggaran DKI Jakarta antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta akhir tahun lalu.
Kepala UPT program DP nol rupiah kala itu, Zikran Kurniawan mengakui pemotongan anggaran tersebut akan sangat berdampak bagi pembiayaan dana talangan DP 0 Rupiah. Oleh karenanya, pihaknya bersama Bank DKI berusaha mencari sumber pendanaan lain.
Selain soal anggaran, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri juga pernah mendalami adanya dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek rumah DP nol rupiah.
Meski sudah ada pembangunan hunian untuk DP 0 rupiah di wilayah Jakarta Timur dan sudah ditempati, menurutnya hal itu tidak menunjukkan keberhasilan program tersebut.
Dilansir dari pemberitaan media, hingga awal tahun ini, peminat untuk rumah DP nol rupiah ini tergolong sepi. Contohnya di lokasi Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dari 780 unit rumah yang disediakan, baru 85 unit rumah yang terisi.
Diketahui, pada akhir tahun lalu terdapat 1.400 pengisi formulir rusun DP nol rupiah, namun hanya sekitar 225 orang yang disetujui kreditnya oleh bank.
Baca Juga: Ini Jadwal Lengkap Perayaan HUT Jakarta 2020 yang Digelar Virtual
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penerima manfaat rumah murah itu memang memiliki sedikitnya tujuh syarat.
Ini terdiri dari warga yang memiliki KTP; tinggal di daerah paling sedikit 5 tahun; belum memiliki rumah yang dibuktikan keterangan lurah setempat; belum pernah menerima subsidi dari pemerintah pusat dan daerah; memiliki surat nikah atau akta nikah, memiliki NPWP hingga SPT Tahunan PPH orang pribadi.
Selain tujuh syarat itu, Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan menyatakan sebelumnya bahwa warga dalam kategori MBR itu perlu pengelolaan keuangan yang baik.
