Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyoroti cara pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 yang sedang melanda.
JK yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini menilai pemerintah kurang cepat dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.
Jusuf Kalla memandang pemerintah mengatasi corona dengan lebih mempertimbangkan pemulihan faktor ekonomi ketimbang prioritas kesehatan.
Ia menilai harusnya pemerintah fokus menekan virus corona dulu hingga kurva kasus positif menurun, baru kemudian bicara pemulihan ekonomi.
"Prioritas pertama menyelesaikan virusnya. Menahan, mengurangi, mematikan, karena inilah sebabnya," ucap Jusuf Kalla dalam diskusi webinar 'Segitiga Virus Corona' Universitas Indonesia, Selasa 19 Mei 2020.
"Kalau ini selesai, langsung orang bangkit, ekonomi bisa jalan lagi. Sosial kembali lagi orang bekerja. Tapi kalau ini tidak diselesaikan cepat, setidaknya menurun. Baru bisa ekonomi kita selesaikan," lanjutnya.
JK bicara soal kurangnya disiplin masyarakat selama masa PSBB. Menurut dia, masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona tersebut.
"Kalau cuma disiplin saja, seperti sekarang, tidak ada disiplinnya kita ini. Di Jakarta dan di mana yang PSBB. Masyarakat tidak terlibat 100 persen, tetap macet Jakarta ini, artinya penghindaran tidak terjadi," ujar JK.
JK menilai, inilah konsekuensi yang harus diterima karena memberlakukan PSBB. Jika dulu kebijakan yang diterapkan lockdown, JK menduga ceritanya akan berbeda.
"Itu bedanya lockdown dengan PSBB. Kalau lockdown ada sanksinya, kalau PSBB hanya imbauan. Akhirnya terjadilah seperti sekarang," kata dia.
Lebih lanjut, menurut JK, jika menghindari virus tidak terjadi, maka pemerintah dan masyarakat harus berupaya keras mematikan virus. Jika tidak, maka sulit menekan penyebaran.
Salah satunya dengan rajin menggunakan disinfektan untuk membunuh virus corona.
"Kita tidak tahu berapa persen, tapi pasti ada keberhasilan itu. Tidak tahu berapa tapi untuk mematikan virus itu ya cuma dengan cara itu (disinfektan)," jelas JK.
"Bisa saja, mati itu orangnya. Virus ini kan ganas dan tidak pilih-pilih siapa, tidak bisa diajak berdamai. Berdamai itu kalau dua-duanya mau. Kalau kita mau damai tapi virusnya enggak, ya gimana?" kata JK.
Menurut JK, istilah hidup berdamai dengan virus corona tidak tepat karena orang yang terkena virus corona bisa meninggal dunia. Yang tepat adalah kebiasaan hidup yang harus diubah selama wabah virus corona. Misalnya menggunakan masker, cuci tangan secara rutin dan hidup menurut protokol kesehatan lainnya.
"Tapi bukan berarti kita berdamai, enggak. Karena risikonya mati," kata dia.
JK menilai, di saat situasi pandemi ini, bantuan dalam bentuk BLT lebih tepat. Ia meyakini hal itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di tengah krisis.
Selain itu, penyaluran BLT dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan waktu lama seperti sembako.
“Jadi secara fleksibel hidupkan ekonomi rakyat dengan BLT,” pungkasnya.
